Pesan Pangdam Jaya: ''Ingat, Masyarakat Jakarta Sudah Cukup Lelah Menghadapi Virus Corona Ini''

TRIBUNMANADO.CO.ID - Dikabarkan, 6.000 personel TNI dari jajaran Kodam Jaya akan mendukung pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Hal tersebut disampaikan oleh Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman.

Rencananya sebanyak enam ribu personel TNI dari jajaran Kodam Jaya akan mendukung pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta yang dimulai pada Senin (14/9/2020) besok.

Dudung mengatakan tugas mereka akan dioptimalkan di perkantoran di wilayah DKI Jakarta.

Selaim itu, kata Dudung, tugas mereka masih sama dengan PSBB sebelumnya di antaranya menegakan disiplin agar masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan.

Dudung berpesan kepada seluruh personel TNI di jajaran Kodam Jaya yang akan bertugas agar dapat melakukan tugas dengan cara-cara yang persuasif dan humanis.

"Ingat. Masyarakat Jakarta sudah cukup lelah menghadapi virus corona ini. Oleh karenanya jangan berlebihan di dalam melaksanakan tugas. Ingat bahwa situasi ekonomi belum pulih, jangan sampai membebani masyarakat. Yakinkan masyarakat agar mengetahui, mengerti, dan memahami tugas yang dilakukan oleh TNI," kata Dudung saat dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (13/9/2020).

Dudung menegaskan pada dasarnya TNI siap membantu Polri dan pemerintah daerah dalam rangka penegakan PSBB yang akan diterapkan besok di lingkungan DKI Jakarta.

Ia meminta kepada seluruh msyaratkat agar mengetahui, memahami, dan menyadari bahwa pemberlakuan PSBB tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat.

Dudung menegaskan pihaknya juga akan bekerjasama bersama komunitas masyarakat.

Selaim itu Dudung mengatakan besok Senin (14/9/2020) pihaknya akan melaksanakan apel di Kemayoran Jakarta Timur dalam rangka

"Besok kami akan melaksakan apel di Kemayoran untuk bersama-sama kita bertanggung jawab agar penyebaran covid-19 di DKI Jakarta diharapakan semakin menurun setiap harinya," kata Dudung. (*)

Presiden Joko Widodo Sempat Panggil Anies Baswedan ke Istana

TRIBUNMANADO.CO.ID - Belum lama ini, dikabarkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sempat dipanggil Presiden RI Joko Widodo.

Hal ini dikabarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Airlangga Hartarto buka-bukaan bahwa Presiden RI Joko Widodo pernah memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tepatnya  pada 31 Agustus lalu.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memberikan bantuan sosial terhadap warga miskin dan rentan miskin yang terdampak atas pelaksanaan PSBB mulai Kamis, (9/4/2020). PSBB di Jakarta Mulai Berlaku Jumat, Pemprov DKI Jakarta Distribusikan Bantuan Sembako. (Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri)

Presiden Jokowi memanggil Anies untuk menanyakan penyebab meningkatnya kasus Covid-19.

Namun Presiden Jokowi meminta Anies untuk meneliti penyebabnya satu-persatu dengan pendekatan micromanagement (manajemen mikro), bukan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB).

"Yang diperlukan oleh Jakarta adalah pengelolaan mikro. Pengelolaan mikro itu salah satunya adalah tertanggal 31 Agustus kemarin, Pak Presiden sudah memanggil Gubernur DKI, menanyakan terjadinya kenaikan harian," kata Airlangga dalam tayangan Crosscheck From Home Medcom.id, Minggu (13/9/2020).

Adapun manajemen mikro yang dimaksud adalah meneliti penyebab utama kenaikan Covid-19 satu-persatu dan mengubah kebijakan yang dirasa meningkatkan jumlah kasus.

Misalnya, pemberlakuan ganjil genap yang membuat penggunaan mobil pribadi terbatas, dibukanya kembali tempat hiburan atau tempat olahraga yang terlalu padat.

"Apakah kebijakan ganjil genap masih tetap atau kita ubah? Kemudian tempat hiburan perlu kita tutup? Tempat yang jadi sumber kerumunan, apakah tempat olahraga kita terlalu padat? Car free day-nya terlalu padat atau bagaimana? Ini kan semua harus dilihat satu per satu secara mikro," papar Airlangga.

Manajemen mikro, kata Airlangga, merupakan cara yang digunakan oleh Jawa Barat.

Menurut Airlangga, manajemen mikro sangat penting dipertimbangkan sehingga tak lagi mengambil langkah-langkah overdosis.

Sebab Jakarta bukan hanya mencerminkan 20 persen penopang perekonomian RI, tapi pusat syaraf perekonomian.

Dengan begitu, kebijakan apapun yang diambil akan sangat menentukan pasar modal dan pasar uang.

"Jadi Jawa Barat itu melihat secara mikro. Dengan demikian kita bisa tahu sumbernya atau sehingga kita tidak mengambil langkah-langkah overdosis," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat untuk kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta mulai Senin (14/9/2020).

Anies menyebutkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi.

"Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta, kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin," ujar Anies dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Pemprov DKI, Rabu (9/9/2020). (*)

Sebagian Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 6.000 Personil Kodam Jaya akan Dukung PSBB DKI Jakarta Mulai Besok, Ini Pesan Pangdam Jaya, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/13/6000-personil-kodam-jaya-akan-dukung-psbb-dki-jakarta-mulai-besok-ini-pesan-pangdam-jaya