Kampung Orang Rohingnya Dibakar Militer Myanmar, Bagaimana Nasib Mereka Sekarang?

PBB mengatakan telah menghapus beberapa peta negara bagian Rakhine dari situs webnya pada Juni.

Kemudian, memulai studi untuk menilai dampak kebijakan pemerintah terhadap penduduk desa dan pengungsi yang kembali setelah Organisasi Nasional Rohingya Arakan, sebuah kelompok hak-hak Rohingya yang berbasis di Inggris, mengeluh kepada PBB tentang penghapusan nama desa.

PBB mengatakan studi tersebut belum mencapai kesimpulan apapun.

Yanghee Lee, mantan utusan hak asasi manusia PBB untuk Myanmar, mengatakan pemerintah sengaja mempersulit para pengungsi untuk kembali ke tempat-tempat tanpa nama dan tidak ada bukti bahwa mereka pernah tinggal di sana.

“Ini cara untuk memusnahkan identitas dasar mereka,” katanya.

Lee juga mengatakan bahwa PBB terlibat dalam hal itu terjadi dengan tidak menentang pemerintah Myanmar.

“Tidak ada kepemimpinan yang akan berkata, 'Tunggu sebentar, tanggung jawab berhenti di sini, kami tidak akan membiarkan ini berlanjut',” ujarnya.

Beberapa pejabat PBB yang diwawancarai oleh Reuters menolak untuk secara langsung membahas mengapa PBB tidak mengajukan keberatan atau mencoba menghentikannya.

Ola Almgren, kepala misi PBB untuk Myanmar, mengatakan dia tidak mengangkat masalah penghapusan nama desa dengan pemerintah Myanmar, tapi mengatakan dia telah mendesak pemerintah Myanmar untuk menciptakan "kondisi yang kondusif" bagi pemulangan pengungsi.

Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, mengatakan penggolongan ulang beberapa desa sebagai bangsal adalah "prosedur administrasi rutin."

Unit pemetaan PBB "menggunakan nama resmi pemerintah tempat untuk menghindari kebingungan di antara pekerja bantuan dan pejabat pemerintah di lapangan," kata Guterres.

"Praktik PBB yang berdiri di seluruh dunia adalah menggunakan nama tempat yang ditunjuk secara resmi untuk semua peta dan produk yang didistribusikan secara publik," lanjutnya.

Dujarric mengatakan bahwa mengubah status hukum desa dapat menjadi "lapisan kerumitan tambahan" bagi pengungsi yang mengklaim kembali rumah mereka sebelumnya, tanpa memberikan rincian.

Pembangunan cepat

Myanmar yang mayoritas beragama Buddha menyangkal kewarganegaraan bagi Muslim Rohingya, menganggap mereka sebagai penyusup dari negara tetangga Bangladesh, meski pun kehadiran mereka sudah berabad-abad di negara itu.