Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Politikus PKS: Pemerintah Tidak Peka pada Penderitaan Rakyat

Netty mencatat hingga saat ini masih ada sekitar 17 persen keluarga pra-sejahtera di Indonesia yang membutuhkan bantuan pemerintah.

Editor: Ventrico Nonutu
DPR RI
Anggota DPR RI Netty Prasetiyani 

TRIBUNMANADO.CO.ID - PT Pertamina berencana untuk menghapus BBM jenis Premium dan Pertalite.

Rencana tersebut mendapat tanggapan dari Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher.

Menurutnya, rencana menghapus BBM jenis Premium dan Pertalite adalah sebagai langkah yang tidak peka pada kondisi rakyat di tengah pandemi Covid-19.

Kisah Seorang Anak Laki-laki Angkut Jenazah Ayahnya Menggunakan Sepeda Karena Warga Menolak Membantu

Warga di Kawasan Pasar Rebo Dimasukkan ke Dalam Peti Hidup-hidup, Ternyata Karena Lakukan Hal Ini

"Pemerintah tidak peka pada penderitaan rakyat. Saat ini daya beli serta pendapatan masyarakat menurun. Banyak masyarakat yang tidak berpenghasilan karena di-PHK atau dirumahkan, kenapa pemerintah justru ingin menghapus Premium dan Pertalite? Artinya pemerintah memaksa rakyat untuk membeli Pertamax yang harganya lebih mahal," ujar Netty, kepada wartawan, Kamis (3/9/2020).

Menurutnya penghapusan kedua BBM tersebut akan semakin membebani masyarakat, terutama mereka yang masih berada di garis kemiskinan.

Netty mencatat hingga saat ini masih ada sekitar 17 persen keluarga pra-sejahtera di Indonesia yang membutuhkan bantuan pemerintah.

"Perlu dicatat bahwa penghapusan BBM jenis Premium dan Pertalite akan berdampak pada banyak hal. Antara lain kemungkinan harga-harga akan turut naik dan ini akan semakin memberatkan keluarga pra-sejahtera. Padahal ada sekitar 17 persen keluarga pra-sejahtera di Indonesia yang butuh bantuan pemerintah, bukan justru dibebani," ungkapnya.

Politikus PKS tersebut meminta pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut mengingat masih banyak rakyat yang menggunakan Premium dan Pertalite untuk kegiatan sehari-hari.

"Skema bantuan sosial dari pemerintah, baik berupa uang tunai, subsidi upah, kartu pra kerja atau bentuk apa pun, akan menjadi tidak bermakna," kata dia.

"Bantuan itu kan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, jika harga kebutuhan makin tinggi, bagaimana masyarakat bisa membeli? Ini kan sama saja pepesan kosong," tandasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pertamina Mau Hapus Premium dan Pertalite, Pemerintah Dianggap Tidak Peka

https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/03/pertamina-mau-hapus-premium-dan-pertalite-pemerintah-dianggap-tidak-peka

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved