Gubernur Ajukan KUA-PPAS Perubahan 2020, Target Dapat Suplai Rp 191 Miliar dari Pusat

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menghadiri rapat paripurna penjelasan

KUA-PPAS Perubahan Provinsi Sulut T.A. 2020 di Kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Senin (24/08/2020).

Dalam rapat paripurna hadir Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen dan para

pejabat di lingkup Pemprov Sulut.

Pada kesempatan itu, Gubernur Olly menyampaikan penyusunan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020

berbeda dari penyusunan pada tahun-tahun sebelumnya karena pandemi Covid-19.

Olly mengatakan, tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 telah dimulai dengan melakukan refocusing

kegiatan dan anggaran sebagaimana yang diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing

Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19), serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan

Negara untuk penanganan pandemi covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian

nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Menurutnya, sebagaimana arahan Pemerintah Pusat, maka telah dilakukan refocusing anggaran sebesar Rp.191,5 miliar

yang bersumber dari penghematan Belanja Perjalanan Dinas, Biaya Rapat, Belanja Modal untuk proyek-proyek/kegiatan yang

tidak prioritas, Belanja Non Operasional (Bimtek, Sosialisasi), dan beberapa kegiatan fisik yang ditunda

pembayarannya pada Tahun 2021.

Lanjut Olly, angggaran tersebut telah dimanfaatkan untuk berbagai hal penting, yaitu untuk penanganan kesehatan,

jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi.

Ia juga menegaskan seluruh proses refocusing melibatkan pihak kejaksaan dan BPKP yang tertuang dalam perjanjian

kerjasama antara Gubernur, Kejaksaan Tinggi, BPKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan Instruksi

Menteri Dalam Negeri.

Terkait KUA-PPAS Perubahan 2020, Olly menerangkan, pada Semester II Tahun 2020 diasumsikan kondisi perekonomian

Sulut masih dipengaruhi oleh trend perkembangan perekonomian nasional pada Semester I yang mengalami pelambatan.

Pandemi Covid-19, sehingga ekonomi Sulut lebih fokus pada bagaimana menggerakkan sektor pertanian,

perikanan kelautan dan kehutanan sebagai kontributor terbesar terhadap pembentukan struktur perekonomian daerah.

“Pemerintah Daerah menghadapi keterbatasan sumber daya anggaran pembangunan karena adanya pemangkasan anggaran

dari Pemerintah Pusat, maka beberapa hari yang lalu saya sudah mencoba minta bantu pemerintah pusat dalam rangka

mengusahakan sumber pendanaan melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” Ungkap Olly.

“Mudah-mudahan dana sebesar Rp. 191,5 miliar yang kita refocussing kegiatan itu dapat dikembalikan kepada kita sehingga

program pemerintah dalam rangka percepatan ekonomi di Sulut bisa berjalan, syukur kalau ada lebih banyak, target saya sih

Rp 1 triliun dorang harus kase ke torang,” kata dia.

Lebih lanjut, Gubernur Olly mengajak pihak DPRD Sulut bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi Sulut di

tengah pandemi Covid-19.

“Saya kira banyak hal yang memang harus kita lakukan di Sulut kita perlu dukungan dari seluruh Anggota DPRD yang ada di

Sulut untuk dapat bekerja bersama – sama dengan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi

kita di saat pandemi Covid-19 ini," ujarnya 

Ia mengatakan, tidak bisa menyangka dengan situasi kondisi seperti ini terjadi. 

"Tapi kalau kita mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat dalam rangka membuka sektor-sektor perekonomian baru

saya yakin dan percaya harapan kita Sulut lebih baik dan lebih hebat kedepan bisa terwujud,” ujarnya.

Diketahui, tema pembangunan dalam RKPD Sulut Tahun 2020 “Memantapkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

dan Peningkatan Pemerataan Infrastruktur”.

Dengan mengacu pada tema tersebut dan memperhatikan kondisi serta dampak pandemi covid-19, maka prioritas

pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD maka penyusunan KUA-PPAS Perubahan 2020,

difokuskan pada tiga Prioritas Pembangunan Daerah berkaitan dengan penanganan dampak Covid-19 yaitu: Penanganan

Kesehatan, Penyediaan Jaring Pengaman Sosial dan Penanganan Dampak Ekonomi, fokus pada bidang pertanian dan

peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan, ketahanan pangan, koperasi dan UMKM, serta

perindustrian dan perdagangan.

Kegiatan-kegiatan strategis untuk masing-masing Prioritas Pembangunan Sulut, antara lain sebagai berikut:

1. Penanganan Kesehatan:

• Rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan;

• Penyediaan makan minum rumah singgah dan posko;

• Pengadaan ambulance ;

• Insentif petugas kesehatan;

• Penyediaan bahan dan peralatan kesehatan seperti APD, masker, dll.;

• Peralatan dan perlengkapan rumah singgah;

• Edukasi kesehatan;

• Biaya penginapan tenaga kesehatan;

• Penyediaan tempat tidur rumah singgah/RS darurat.

2. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial:

• Bantuan langsung bahan pokok kepada masyarakat;

• Belanja bahan makanan dari masyarakat untuk masyarakat (daging ayam, daging babi);

• Membuka dapur umum (paket makanan siap saji).

3. Penanganan Dampak Ekonomi:

• Penyediaan benih dan saprodi peternakan (daging ayam, daging babi, telur ayam);

• Bantuan premi asuransi kepada peternak sapi, bersama2 juga dengan asuransi gagal panen buat padi sawah ;

• Penyediaan benih tanaman pangan hortikultura;

• Optimalisasi lahan persawahan.

• Pasar murah dan operasi pasar;

• Bantuan bagi IKM;

• Bantuan benih ikan dan pakan;

• Bantuan cool box;

• Bantuan BBM untuk nelayan.

(Tribunmanado.co.id/Ryo Noor)

BERITA PILIHAN EDITOR :

• Detik-detik Suami Pukul Istrinya di Atas Panggung Saat Berjoget dan Bernyanyi, Tonton Videonya

• Ramalan Zodiak Selasa 25 Agustus 2020, Virgo Kamu Akan Kalahkan Pesaingmu dengan Tindakan Nyata

• Ingat Wanita Viral Bakar Bendera Merah Putih yang Disebut Berstatus Anggota TNI? Kini Meninggal

TONTON JUGA :