PKS Mengatakan, Jika KAMI Ingin Dipercaya, Urusan Dana Harus Transparan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ada tuduhan yang menyebutkan bahwa deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, pada Selasa (18/8/2020), didanai oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Tuduhan tersebut dibantah Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Ahmad Yani.

Menanggapi hal ini, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan KAMI harus transparan perihal urusan dana jika ingin besar dan dipercaya masyarakat. 

"Era sekarang memang akuntabilitas dan transparansi jadi syarat utama."

"Jika KAMI ingin besar dan dipercaya, urusan dana memang harus transparan," ujar Mardani, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (20/8/2020). 

Mardani sendiri meyakini para deklarator KAMI tak akan menjual integritasnya.

Anggota Komisi II DPR RI tersebut pun mengajak KAMI untuk bersama-sama dengan PKS mengawal pemerintahan saat ini. 

"Dan saya yakin Pak Din, Bro RG dan Pak Abdullah Hehamahua tidak akan menggadaikan integritasnya, apalagi menjualnya dengan harga murah."

"Ayo KAMI kita jaga bersama pemerintah dengan lugas dan tegas serta laporan keuangan yang jelas," kata Mardani. 

Sebelumnya diberitakan, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) membantah tuduhan acara deklarasinya di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (18/8/2020) dibiayai mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. 

Ketua Komite Eksekutif KAMI Ahmad Yani mengatakan, tuduhan deklarasi KAMI dibiayai oleh Gatot merupakan hal yang biasa, karena pihak yang bersangkutan tidak dapat membantah secara subtansi dan maklumat yang KAMI dengungkan. 

"Mereka mencoba mencari kesalahan, salah satunya terkait dana. Perlu saya jelaskan, tidak ada satupun rupiah keluar dari uang Pak Gatot, dari Pak Din Syamsuddin, dan dari Pak Rochmat Wahab, karena mereka presedium," kata Yani saat dihubungi Tribunnews, Jakarta, Kamis (20/8/2020).

Menurut Yani, anggaran deklarasi KAMI berasal dari patungan para tokoh yang berasal dari berbagai macam latar belakang dan tidak didominasi satu atau dua orang saja.

"Anggaran juga kecil, untuk sewa kursi, sewa tenda, sewa soundsistem, dan cetak buku maklumat. Di bawah Rp 50 juta dan kami bagi bersama," papar Yani. 

Yani enggan menduga pihak yang menuduh deklarasi KAMI dibiayai oleh Gatot, tetapi serangan tuduhan tersebut memang kerap dilakukan dari pihak yang merasa ingin dekat dengan pemerintah.