Pengamat Imbau Presiden Tak Cuma Beri Teguran, Tapi Langsung Reshuffle

"Soal waktu reshuffle, lebih cepat lebih baik. Yang paling pas ketika satu tahun kinerja menteri di bulan Oktober."

"(Yang harus di-reshuffle) Menkes, Mendikbud, Mensos, Menkumham, Menakertrans, Menpar, dan Menko Perekonomian," bebernya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyoroti penyerapan anggaran Covid-19 oleh kementerian dan lembaga yang masih sangat minim.

Dari Rp 695 triliun anggaran penanggulangan Covid-19, baru Rp 141 triliun atau 20 persen yang dibelanjakan.

"Sekali lagi baru 20 persen, masih kecil sekali," kata Presiden dalam rapat terbatas penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/8/2020).

Presiden mengatakan, penyerapan anggaran tertinggi saat ini berada di perlindungan sosial, yakni 38 persen, kemudian program UMKM 25 persen.

Di luar itu, penyerapan atau realisasi anggaran sangat kecil sekali.

Jangankan realisasi anggaran, menurut Presiden, masih ada 40 persen kementerian dan lembaga yang belum memiliki DIPA (daftar isian pelaksana anggaran).

"Artinya apa? Di kementerian, di lembaga, aura krisisnya betul-betul belum, ya belum, masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian."

"Enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan," ucapnya.

Oleh sebab itu, Presiden meminta Ketua Komite Kebijakan Covid-19 untuk membuat rincian kementerian mana saja yang penyerapan anggarannya masih rendah.

Sehingga, menurutnya akan terlihat manajemen krisis yang ada di masing-masing kementerian dan lembaga.

"Saya minta pak ketua, urusan ini didetailnya satu per satu dari menteri-menteri yang terkait."

"Sehingga manajemen krisis kelihatan, lincah, cepat, trouble shooting, smart short cut, dan hasilnya betul-betul efektif, kita butuh kecepatan," perintahnya.

Presiden Jokowi menilai suasana masyarakat berada pada posisi yang khawatir terhadap penyebaran Covid-19, pada beberapa pekan belakangan.