Erick Thohir Akui Terima Titipan Partai Jadi Komisaris: Orang yang Kita Angkat Sesuai Klasifikasinya

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sebelumnya Menteri BUMN mendapat beberapa kiritikan

Terkait hal tersebut , Erick Thohir memberi tanggapan soal kritikan itu.

Yang diketahui soal pengisian dan rangkap jabatan komisaris di BUMN.

• Di Mata Najwa Nadiem Makarim: Saya Pertaruhkan Kehormatan untuk Perjuangkan Pulsa bagi Seluruh Siswa

• Benarkah Nasi yang Didiamkan Semalaman di Rice Cooker Bisa Jadi Racun, Ini Penjelasannya

• GSVL Ingin Menggelar Upacara HUT Ke-75 Kemerdekaan RI di Puncak Gunung Manado Tua

Soal rangkap jabatan komisaris di BUMN, Erick mengatakan hal itu sudah terjadi sejak dulu. 

Jika ingin dikoreksi, maka harus dilakukan secara menyeluruh.

"Rangkap jabatan (komisaris) ini jangan seakan-akan pada zaman sekarang, tetapi sudah terjadi berapa puluh tahun lalu."

"Jadi, kalau ada kritik-kritik seperti itu, rangkap jabatan, kalau mau dikoreksi ya harus menyeluruh," kata Erick dalam program Mata Najwa, Rabu (5/8/2020) malam sebagaimana dikutip dari Youtube Mata Najwa. 

Di sisi lain, Erick meminta BUMN tidak disamakan dengan perusahaan swasta pada umumnya. 

Hal ini karena di BUMN, ada penugasan negara yang memerlukan koordinasi dengan kementerian terkait.

"Kalau kita lihat juga, jangan lupa, BUMN itu punya keunikan di mana kita banyak sekali penugasan negara. Contoh, kalau kita bicara misalnya Pelindo banyak sekali penugasan negara yang harus kita lakukan untuk menjaga suplai dan demand-nya. Nah di situlah kenapa banyak hubungan erat dengan Kementerian Perhubungan misalnya. Itu hal-hal yang memang sudah terjadi. Tapi apakah semua perwakilannya dari Kementerian Perhubungan? Tidak. Banyak juga orang profesional," beber Erick. 

Najwa Shihab yang belum puas dengan jawaban Erick, kemudian bertanya mengapa Erick tidak memutus 'tradisi' rangkap jabatan yang terjadi sudah lama tersebut. 

Menjawab hal itu, Erick tidak menjawab lugas. 

Menteri BUMN Erick Thohir di Mata Najwa, Rabu (6/8/2020). (Youtube Mata Najwa)
Ia menyatakan rangkap jabatan tidak menjadi soal asalkan orangnya memiliki kecakapan (capable). 

"Komponen yang kita lakukan kan balance, kalau kita bicara perusahaan publik itu udah jelas, kita ada peraturan internal BUMN ada juga peraturan sebagai perusahan publik."

"Jumlah komisaris independennya juga berbeda dengan perusahaan tertutup sepeti BUMN yang belum go publik. Kalau kita lihat keberadaan rangkap jabatan, itu sesuatu yang lumrah. Tetapi apakah mereka tidak capable? saya rasa tidak," ujar dia.