Petinggi Partai Republik dan Mayoritas Senat Tolak Gagasan Trump

Sementara sekutu Trump Senator Lindsay Graham mengatakan penundaan itu "bukan ide yang baik".

Namun, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menolak berkomentar atas saran Trump.

Ditanyai oleh wartawan tentang apakah seorang presiden dapat menunda pemilihan, dia mengatakan dia tidak akan memberikan "penilaian hukum dengan cepat".

Sementara itu, pihak Donald Trump mengklarifikasi jika presiden 'hanya sekadar bertanya.'

Gejala Fasis

Sekutu utama Trump di Kongres, Lindsey Graham (Republik), menilai gagasan itu tidak relevan.

Trump tidak memiliki kewenangan menunda atau mengusulkan penundaan.

Kritikan lebih tajam disampaikan Steven Calabresi, tokoh konservatif pendiri Masyarakat Federalis dan profesor di Northwestern University.

Dalam artikelnya di New York Times, Jumat (31/7/2020), ia menyebut Trump memiliki gejala fasis. Cuitan terakhirnya yang meminta Pilpres ditunda, membuktikan ia sejak awal ingin mendelegitimasi proses politik yang diatur konstitusi.

Calabresi terhitung tokoh senior kelompok konservatif di Partai Republik. Di mata Profesor Justin Levitt, guru besar Loyola Marymount University, pernyataan Trump itu juga seperti fantasi.

“Ini contoh lain langkah Presiden yang mendelegitimasi proses pemilihan sebelum terjadi. Ini akan membuat ketidakpercayaan mendalam,” kata Levitt.

Ari Fleischer, sekretaris pers masa Presiden George HW Bush, menyarankan Trump menghapus cuitan di akun Twitternya.

“Demokrasi kita didasarkan pada pemilihan, yang semua orang sudah tahu aturan dan mereka menerapkannya secara  baik,” kata Fleischer.

“Pak Presiden, tolong jangan membuat segalanya berantakan. Ini ide yang sangat menggangu,” imbuhnya.  

Hasil jajak pendapat Reuters menunjukkan, mayoritas pemilih menginginkan tidak ada penundaan pemilihan atas dasar alasan apapun.