DPRD Sulut
Dokter Residen Curhat di DPRD Sulut, Unsrat 'Lempar Bola Panas' ke Dewan
Beragam solusi diungkapkan dalam pertemuan antara DPRD Sulut, Dokter Residen, dan Pihak Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) menyangkut UKT
Penulis: Ryo_Noor | Editor: David_Kusuma
Covid-19 rupanya menghantam semua sendi ekonomi masyarakat, termasuk para mahasiswa program dokter spesialis ini
Pangkal soal menyangkut Uang Kuliah Tunggal (UKT) program pendidikan dokter spesialis senilai Rp 24 juta yang dirasa membebani mahasiswa apalagi di tengah dampak Covid 19
Dr Anastasia mewakili rekan rekannya menyampaikan curhat itu di hadapan para wakil rakyat.
Mereka yang hadir Bryan Waworuntu, Melisa Gerungan, Billy Lombok, Melky Pangemanan, Fransiskus Silangen, Richard Sualang, dan Yusra Alhabsyi.
• Semarak Ulang Tahun ke-13, Alfamidi dan IDF-MUI Bagikan Gerobak untuk UMKM
"Aksi kami beberapa Minggu terakhir mendapat berbagai dukungan seluruh dokter yang ada. Kiranya dapat meringankan situasi kami di masa Pandemi Covid-19," kata dia.
Di saat bersamaan para dokter melakukan pelayanan dan juga belajar
"Mengingat kondisi kami tidak kondusif karena kami belajar dan bekerja, besar harapan kami keinginan kamu bisa terpenuhi," ujarnya.
• Kabar Gembira, PNS Dapat Jatah Cuti Tahunan 12 Hari, Ini Aturan Terbaru Cuti hingga Pemberhentian
Rektor Unsrat, Ellen Kumaat mengungkapkan, Unsrat sudah memberikan pengurangan uang kuliah tunggal kepada
Total 15.977 mahasiwa dari total 23.000 mahasiswa Unsrat, atau 70 persen mahasiswa.
"Kami lakukan berdasarkan Permendikbud 25," ujar dia.
Persoalannya untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis tidak diatur dalam Permendikbud tersebut
'Dari PPDS lakukan permohonan, kami prihatin akan hal ini. Kami bicarakan berkali-kali secara internal dan dekan. Kami terkendala regulasi," ujarnya
Kebijakan pengurangan uang kuliah itu tidak termasuk program S-2, S-3 maupun PPDS.
• Realme C15 Rilis di Indonesia, Dijual dengan Harga Mulai dari Rp 1,8 Jutaan, Ini Spesifikasinya
Sebagai langkah untuk meringankan beban maka Unsrat mengambil kebijakan penundaan pembayaran dan bisa dicicil
"Soal pengurangan kami butuh regulasi sehingga tidak disalahkan,"