Menuju Pilkada Serentak 2020, Lihat Penanganan Covid-19 di Sulut

Laporan Wartawan Tribunmanado.co.id - Isvara Savitri

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Komite Pemilih (TEPI) Indonesia bekerjasama dengan Justicia Societas WA Group mengadakan webinar bertajuk "Mengukur Efektivitas Penanganan Covid-19 di Sulut: Menuju Pilkada Serentak 2020", Selasa (21/7/2020).

Webinar tersebut mengundang beberapa narasumber yakni Staff Khusus Menteri Kesehatan (Menkes) dr. Mariya Mubarika, Dosen Fakultas Kedokteran (FK) Unsrat serta Aktivis Kesehatan Masyarakat Dr. Taufik Pasiak, Ketua Umum Sinode GMIBM Pendeta Christina Noula Raintama-Pangulimang, Anggota KPU Sulut Salman Saelangi, serta Anggota Bawaslu Sulut Kenly Poluan.

Dalam diskusi Sulawesi Utara dikatakan sebagai salah satu daerah yang memiliki kasus virus corona (Covid-19) cukup mengkhawatirkan di Indonesia.

Pasalnya, menurut data yang dipaparkan dr. Mariya Mubarika tingkat kesembuhan Covid-19 rendah, yakni 33 persen sedangkan tingkat kematian justru tinggi yakni 5,7 persen.

Menurut Mariya, hal ini bisa disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang rendah akan pencegahan dan penanganan Covid-19.

"Keberhasilan penanganan penyakit adalah ketika pasien merasa sakit sedikit saja langsung berobat ke faskes atau dokter dan langsung ditangani," ujar Mariya.

Data sendiri juga menunjukkan bahwa rumah sakit di Sulawesi Utara ada sebanyak 190 tetapi baru terisi 31,6 persen.

Hal ini menandakan bahwa penanganan Covid-19 di Sulut masih termasuk rendah.

Bagi Mariya, yang kemudian perlu ditingkatkan adalah edukasi kepada masyarakat agar ketika mereka merasa sakit, jangan takut untuk langsung memeriksakan diri ke faskes atau dokter.

Fakta ini kemudian semakin dikhawatirkan mengingat sebentar lagi Pilkada Serentak 2020. Dr. Taufik Pasiak menyatakan bahwa jika pemerintah tidak serius menanganinya, maka kasus akan terus naik dan bisa membuat Pilkada Serentak 2020 menjadi kluster.

"Nantinya KPU bisa menjadi pihak yang paling bertanggung jawab jika Pilkada Serentak 2020 menjadi klaster," ujar Taufik.

Ia pun memberikan saran bagi pihak penyelenggara dan pihak terkait lainnya agar penularan Covid-19 tidak semakin masif.

Ia mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada sebaiknya melibatkan ahli multidisipliner sehingga tidak melihat dari satu sudut pandang dan bisa mencegah Covid-19 dari berbagai arah.

"Selain itu, KPU juga harus memperhitungkan manajemen risiko dengan cara mengadakan simulasi, bukan rakyatnya, tapi petugasnya. Dan itu harus dilakukan mulai sekarang," tambah Taufik.