Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Menteri KKP Edhy Prabowo Legalkan Ekspor Benih Lobster, Ternyata Ini Alasannya

Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo yang melegalkan ekspor bibit lobster dan penggunaan cangkrang menuai polemik.

Editor: Ventrico Nonutu
Kompas.com
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kebijakan yang diambil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo menuai polemik.

Salah satu kebijakan tersebut yaitu dengan melegalkan ekspor bibit lobster dan penggunaan cangkrang.

Saat ini publik mulai membanding-bandingkan antara kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini dan era sebelumnya.

Terkait hal tersebut, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri, menyebutkan kebijakan tersebut lahir dari gagasan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Jokowi menegaskan agar seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju dapat berinovasi, terlebih pada masa pandemi saat ini.

"Memang keputusan dan kebijakan Pak Edhy Prabowo ini boleh dibilang kontroversial, tapi itu lah yang dinamakan dan diharapkan pak presiden extra ordinary," kata Safri, Senin (20/7/2020).

Benih lobster yang hendak diselundupkan ke Singapura via Bandara Soekarno-Hatta.
Benih lobster yang hendak diselundupkan ke Singapura via Bandara Soekarno-Hatta. (Warta Kota/Banu Adikara)

Sebab diakuinya, kebijakan di era Menteri Susi Pudjiastuti tidak seluruhnya disetujui nelayan.

Terdapat kelompok nelayan yang merasa di anak tirikan, ada juga yang merasa di anak emaskan. Bahkan, ada kelompok nelayan merasa selalu dilarang.

Oleh karena itu, Edhy Prabowo membuka komunikasi dengan para nelayan dan pelaku usaha untuk mengetahui apa yang diingikan dan menjadi kendala.

Selanjutnya, pihaknya melakukan kajian dengan aturan untuk mengetahui keuntungan maupun kerugian yang bakal dirasakan para nelayan dan pelaku usaha.

"Keputusan kontroversial ini bukan semata-mata keputusan pribadi, tetapi ada juga pemangku kepentingan, pemangku penasehat menteri, ada akademisi dan di situlah terjadi diskusi bagaimana baiknya, sehingga masyarakat kita itu bisa ikut makan semua. Terutama di masa pandemi," tambahnya.

Menurut Safri, hal tersebut ditunjukkannya pada larangan ekspor bibit lobster pada era kepemimpinan Susi Pudjiastuti.

Ketika itu, penyeludupan terus terjadi dengan nilai hampir Rp 1 triliun.

"Perputaran uang itu tidak menyentuh nelayan kecil, mereka justru terpuruk karena kehilangan mata pencaharian," jelasnya.

Begitu juga dengan penggunaan alat tangkap cantrang.

Menteri KKP RI Edhy Prabowo dan pendahulunya, Susi Pudjiastuti.
Menteri KKP RI Edhy Prabowo dan pendahulunya, Susi Pudjiastuti. (KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)
Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved