Kementerian Perikanan dan Kelautan Keluarkan Peraturan, Pemerintah Diminta Percepat Budidaya Lobster

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan.

Terkait hal ini, pemerintah diminta mempercepat budidaya lobster nasional.

Peraturan menteri tersebut harus benar-benar berpihak kepada masyarakat pesisir dan kepentingan nasional.

Hal ini disampaikan oleh anggota DPR Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding.

Karding juga menekankan pentingnya memahami prinsip sustainability secara utuh.

Ia menilai ada dua sudut pandang yang menjadi pro dan kontra dalam memaknai prinsip keberlanjutan, namun menurutnya sama-sama kurang memahami "equality of diminsion" yakni aspek ekologi, ekonomi dan sosial.

Karding yang juga menjabat Ketua DPP Kerapu Undip itu mengimbau agar semua pihak mengedepankan kepentingan nasional yang lebih besar yakni bagaimana memanfaatkan ekonomi sumber daya lobster, sekaligus menjamin kelestariannya.

Ia juga meminta pemerintah untuk mendorong perekonomian yang bersifat inklusif.

"Kami dari alumni perikanan Undip jelas, sikap kami selalu mengedepankan upaya solutif. Tidak mau terjebak pada kepentingan apapun. Kami ingin Indonesia ini bisa maju dalam memanfaatkan potensi yang ada dan itu bisa dilakukan dengan mendorong industri budidaya lobster nasional," kata Karding kepada wartawan, Selasa (14/7/2020).

Karding juga meminta pelaksanaan ekspor benih lobster harus dibarengi pengawasan dan pengendalian kuota tangkap.

Pemerintah juga harus mendorong agar harga benih di tingkat nelayan dapat dijangkau oleh pembudidaya.

"Harga ekspor benih lobster di Vietnam naik tajam, di sisi lain permintaannya terus meningkat. Saya kira ini yang harus bisa dikendalikan. Pemerintah harus menjamin agar harga benih bisa terjangkau oleh pembudidaya. Ini syarat jika ingin budi daya berkembang di dalam negeri," katanya.

Hal lain yang perlu dijadikan fokus perhatian adalah bagaimana mengatur zonasi baik zona untuk pengaturan budi daya maupun zona tangkap, ini penting untuk menjamin pmanfaatan benih lebih terukur.

Budidaya, lanjut Karding, adalah solusi untuk memutus rantai ekspor ilegal.

Oleh karenanya, budidaya lobster mutlak untuk didorong, sehingga aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bisa dicapai, di sisi lain kelestarian stok tetap terjaga.