BPK RI Selesai Audit APBD 2019, Karyadi: Temuannya Itu-Itu Aja

TRIBUNMANADO. CO. ID, MANADO - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sudah menyelesaikan pemeriksaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019.

Lembaga ini sudah mengaudit Pemprov Sulut, dan 15 pemeringah kabupaten /kota se Sulut.

Hasilnya 15 daerah mendapat opini terbaik Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dan 1 daerah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Meski hasil yang dikeluarkan BPK merupakan opini terbaik yang diberikan, bukan berarti pengeloaan APBD tanpa temuan.

Temuan ini baik sifafnya finansial maupun administrasi, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Karyadi mengatakan, wajib ditindaklanjuti pemerintah daerah.

• Andrei Angouw Kans Diusung PDIP Calon Wali Kota Manado, Berikut Calon Papan 2

Adapun, waktu yang diberikan untuk tindaklanjut ini sudah berakhir sejak 12 Juli 2020

Karyadi pun masih membeber jenis temuan aoa saja didapati BPK dalam pemeriksaan.

Sering didapati misalnya kasus penatausahan pajak daerah, atau kekurangan volume pekerjaan.

Ada lagi menyangkut hibah, dan bansos. Di sektor Pendidikan ada temuan Dana BOS.

Paling sering lagi soal pengelolaan aset, dan persediaan.

• BPK Minta Pemda Kejar Ganti Rugi Pihak Ketiga, Lapor Polisi atau Kejaksaan

"Temuannya itu-itu aja. Sudah jadi kebiasaan, sudah tahu tapi masih bandel, " kata dia kepada tribunmanado. co. id, Rabu (15/7/2020)

Ia mencontohkan di Kota Manado ketika dilakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) ditemukan soal pendapatan pajak hotel dan eumah makan

"Itu Rp 15 miliar kurang bayarnya di 2019, itu harus masuk ke kas daerah," kata dia.

Karyadi mengatakan, hasil kerja BPK cukup lumayan biasa pemeriksaannya Rp 100 juta tapi bisa dapat duit masuk ke kas negara Rp 15 miliar

"Banyak hotel sudah bayar," kata dia.

• Pastikan Pasokan Listrik di Sulut, GM PLN UIW Suluttenggo Tinjau PLTU Amurang