Anggota DPR Gelar Rapat di Markas KPK Jadi Pertama Kali dalam Sejarah

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kabarnya DPR mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Namun ada hal yang untuk pertama kali terjadi, rapat tidak digelar di Gedung DPR.

Diketahui rapat tersebut malah diadakan di Gedung KPK.

• Detik-detik Pemain Bola Tersambar Petir di Siang Bolong, Saat Cuaca Cerah Tak Ada Tanda-tanda Hujan

• Ramalan Zodiak Besok Rabu 8 Juli 2020: Sagitarius Makin Kreatif, Capricorn Tepat Waktu

• Jokowi Ternyata tak Tandatangani UU KPK Hasil Revisi, Jimly Asshiddiqie & Bagir Manan Beri Tanggapan

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI diagendakan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (7/7/2020) ini.

Tidak seperti RDP sebelum-sebelumnya yang digelar di Senayan, kali ini RDP dilakukan di kawasan Kuningan Jakarta, markas KPK.

Rapat yang bakalan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK ini merupakan pertama kali dalam sejarah RDP dengan pimpinan komisi antikorupsi.

Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan pihaknya belum mengetahui RDP akan digelar secara terbuka atau tertutup.

Hal tersebut, imbuhnya, menjadi kewenangan dari pemimpin RDP.

"Iya, kami belum tahu apakah terbuka atau tertutup. karena ini sidang DPR maka nanti menjadi wewenang pemimpin rapat. kita tunggu dulu ya," kata Ipi saat dikonfirmasi.

RDP Komisi III DPR RI dengan pimpinan dan Dewan Pengawas KPK ini rencananya akan dilangsungkan pada pukul 11.00 WIB.

DPR yang Minta

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, rapat di luar gedung Parlemen merupakan permintaan Komisi III, sebagai langkah mengetahui lebih detail terkait kinerja mitra.

"Kita membiasakan dalam proses jemput bola, agar kita tahu persis mitra kita di kantornya tersebut," kata Sahroni kepada wartawan.

Menurutnya, rapat di luar gedung parlemen juga sebagai langkah dari Komisi III saling mendukung antara DPR dan mitra kerjanya.

"Ini mendukung terkait kebijakan atau terkait permasalahan yang sifatnya membangkitkan peningkatan pendapatan negara khususnya KPK yang bekerja," kata Sahroni.