Presiden Jokowi Ancam Reshuffle Kabinet, 9 Menteri Ini Patut Dievaluasi, Luhut hingga Airlangga

TRIBUNMANADO.CO.ID - Luapan kekesalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran menterinya saat rapat paripurna kabinet menjadi perhatian publik tanah air. 

Presiden Jokowi marah karena menganggap para menteri tak bekerja secara maksimal dan merasa biasa-biasa saja di tengah pandemi Covid-19. 

Bahkan, Jokowi tegas menyinggung akan ada pergantian menteri atau reshuffle. 

• Di ILC Fahri Hamzah Berapi-api Soal Kemarahan Jokowi: Luar Biasa Presiden Tuduh Para Menterinya

• Di ILC Sujiwo Tejo Sindir Aksi Presiden Jokowi Marah pada Menteri, Sebut Kesalahan Dirinya Sendiri

• Rocky Gerung Sebut Drama Korea saat Jokowi Marah, Fahri Hamzah: Sedramanya Presiden Gak Boleh Ngawur

Di acara Prime Talk News Metro tv pada Selasa (30/6/2020), Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menyoroti sejumlah Menteri.

Mulanya, Agus menilai bahwa Jokowi sebenarnya tak ingin merilis video marahnya itu.

Namun karena kinerja masyarakat masih dianggap biasa saja setelah 10 hari maka Jokowi akhirnya menyuruh Istana merilis video tersebut.

"Begini kan yang pertama memang kan Pak Jokowi orang Solo ya dia sebetulnya tanggal 18 itu dengan harapan menterinya sudah melakukan extraordinary ternyata kan tidak."

"Maka Beliau memerintahkan bawahannya melalui Setneg, melalui istana itu melepas saja di publik," ujar Agus.

Pertama hal yang pertama disorot oleh Agus adalah Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto.

"Kalau bagian mana tentu pertama, soalnya pandemi ini kan kesehatan, jadi Menkes harus melakukan sesuatu yang extraordinary," ujar Agus.

Lalu, Agus menilai Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi juga kurang maksimal.

"Kemudian tempat berkumpulnya karena Covid ini kan, pergerakan orang di perhubungan jadi menteri perbuhubungan," katanya.

Lalu soal berantakannya penyaluran bantuan sosial menjadi evaluasi bagi Menteri Sosial, Juliari Batubara.

"Kemudian juga lalu bantuan ketika dilakukan PSBB kan orang miskin harus dikasih makan oleh negara tapi bansos kan berantakan."

"Jadi itu Menteri Sosial itu bertanggung jawab," ucap Agus.