Inggris dan Australia Tawarkan Kewarganegaraan Bagi 350 Ribu Lebih Warga Hong Kong
Kemerdekaan Hong Kong telah dinodai oleh UU Keamanan Nasional dan semua yang terdampak ditawari 'jalan keluar' oleh eks-kolonial mereka, Inggris
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Inggris menawarkan kewarganegaraan bagi lebih dari 3 juta warga Hong Kong.
Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson menawarkan kesempatan untuk menetap di Inggris dan pada akhirnya bisa mendaftarkan diri sebagai warga negara, seperti dikutip dari BBC.
Boris Johnson mengatakan bahwa kemerdekaan Hong Kong telah dinodai oleh UU Keamanan Nasional dan semua yang terdampak ditawari 'jalan keluar' oleh eks-kolonial mereka, Inggris.
Sekitar 350.000 pemegang paspor Inggris dan 2.6 juta lainnya yang memenuhi syarat bisa tinggal di Inggris selama 5 tahun.
Dan setelah setahun, mereka bisa mengajukan diri untuk mendapatkan kewarganegaraan.
Sebelumnya, pemegang paspor luar negeri nasional Inggris (BNO) di Hong Kong dijamin dengan status sosial pada 1980 tapi saat ini memiliki hak terbatas dan hanya bisa mengakses visa ke Inggris selama 6 bulan.
Di bawah rencana pemerintah, seluruh pemegang paspor BNO dan keluarganya akan memiliki hak untuk bisa tinggal di Inggris termasuk memiliki hak untuk bekerja dan belajar selama 5 tahun.
Dalam hal ini, mereka juga akan bisa mengajukan diri untuk status tempat tinggal dan setahun kemudian bisa mendaftar sebagai warga negara Inggris.
Pada Selasa (30/6/2020), PM Inggris Boris Johnson, terkait UU Keamanan Nasional China untuk Hong Kong memberikan pernyataannya.
Menurutnya, hal itu merupakan 'pelanggaran jelas dan serius' atas kesepakatan resmi deklarasi gabungan Sino-Inggris 1985.
Sebuah perjanjian yang mengatur tentang kebebasan warga Hong Kong yang dilindungi selama 50 tahun setelah China mengambil kedaulatan pada 1997.
Sementara itu, dilansir media Perancis AFP, selain Inggris, Australia juga secara aktif mempertimbangkan penyediaan tempat perlindungan bagi warga Hong Kong sebagai respons atas diberlakukannya UU Keamanan Nasional China terhadap Hong Kong.
Sikap itu tentu meningkatkan tegangan antara Sydney-Beijing.
Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan bahwa situasi di Hong Kong sangat memprihatinkan dan pemerintahannya telah mempertimbangkan secara saksama untuk mempersilakan warga Hong Kong ke Australia.
Ketika ditanya apakah Australia akan memperpanjang rencana penyediaan perlindungan kepada warga Hong Kong, Morrison menjawab, "Ya."
