Nabsar Badoa: Jangan Bilang Pemerintah dan DPRD 'Kongkalikong'

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Polemik pembayaran lahan Stadion Duasudara Manembo-Nembo Bitung, oleh pemerintah Kota kepada pemilik lahan kembali dibahas Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bitung, Rabu (1/7/2020).

Komisi II DPRD Bitung mengundang Bagian Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung untuk mendengarkan penjelasan, seputar carut marut informasi bahwa jauh sebelumnya lahan yang terletak di Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari sudah sempat di bayar oleh pemerintah waktu itu kepada pemilik lahan.

"Kami tanya dan meminta klarisifikasi kepada pemda, tentang ada pembayaran oleh pemerintah terkait lahan itu. Karena sebelumnya kami tidak tahu, sehingga meminta penjelasan dari dinas terkait informasi ini dan benar ada pembayaran stadion dan dewan tidak tau menau pembayarannya," kata Nabsar Badoa anggota komisi II DPRD Bitung usai mengikut rapat di Gedung E lantai 2 Kantor DPRD Bitung.

Pihaknya berjanji akan melakukan pengecekan secara langsung atau on the spot ke lokasi yang menjadi masalah saat ini dan minta dokumen pendukung terkait hal ini, dari instansi terkait.

• Akhirnya, Jumlah Penumpang di Bandara Samrat Manado Kembali Sentuh Angka Ribuan

Disentil terkait DPRD dan Banggar mengoalkan untuk pembelian atau pengadaan lahan di Stadion Duasudara Nabsar katakan, di DPRD ada Badan Anggaran (Banggar) fungsinya susun anggaran untuk kepentingan rakyat.

Dana atau anggaran memang perlu dan penting untuk kepentingan Bitung, supaya jangan terjadi di kemudian hari ketika ada proyek dari pusat turun ke Bitung dan mengharuskan syaratnya harus ada lahan milik pemda, maka harus disiapkan dana untuk pengadaan jauh sebelumnya.

"Dana 10 Miliar lebih untuk pembayaran lahan stadion sudah dari periode-periode sebelumnya dan terus menerus menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa), terus menerus tidak dipakai, tidak dibeli atau bayarkan. Dan baru sekarang dana di gunakan, sehingga  jangan bilang ada kongkalikong antara DPRD dan Pemda terkait anggaran untuk lahan stadion, karena dana ini sudah lama baru terealisasi saat ini," tegasnya.

• BREAKING NEWS: Komplotan Pelaku Pencurian Barang Elektronik Asal Salongo Dibekuk Polres Bolsel

Politisi PKP Indonesia ini jelaskan, dalam proses pembahasan oleh Banggar DPRD Bitung sebetulnya yang dibahas pembabasan lahan untuk proyek besar terkait dengan satelit.

Pusat statistik di Bitung, akan tetapi ternyata setelah Banggar melakukan evaluasi di Provinsi hal itu tidak bisa.

Sehingga sempat terjadi pembasan Banggar dan Pemda berbeda, sampai ada keterangan dari pemda sesuai dengan aturan dan tidak dilarang anggaran lahan itu dialihkan ke fasilitas olahraga.

• Cetak 700 Gol, Messi Belum Bisa Jebol Gawang Inter Milan Selama Kariernya

Keterangan dan penjelasan dari pemda menurut Nabsar, perlu dilakukan untuk menjawab isu yang berkembang di tengah masyarakat dan sejumlah pertanyaan terkait masalah ini.

"Dengan informasi yang kami dapat semoga dapat hilangkan keresahan dari rakyat, jangan sampai rakyat menilai DPRD menyusun anggaran untuk kepentingan pribadi," kata dia.

Albert Sarese kepala Badan keuangan dan aset daerah Kota Bitung tidak menampik dalam rapat dengan Komisi II DPRD Bitung, sempat terangkat mengenai pembayaran lahan stadion kebanggaan warga kota Bitung.

Selain itu rapat tersebut terkait dengan laporan semester dengan prognosis, disampaikan kepada komisi II DPRD masih menunggu laporan dari perangkat daerah di Pemkot Bitung.

• Masih Zona Merah, Pemkot Tomohon Tak Serta-merta Ikuti Pergub New Normal

Terpisah, terkait dengan desas desus pos anggaran dalam APBD Kota Bitung terkait lahan stadion, apakah untuk pengadaan lahan yang akan dibangun fasilitas olahraga atau untuk pengadaan sarana dan prasarana olahraga.