Bimas Kristen Kemenag Boltim Segera Lakukan Pendataan Sekolah Minggu

TRIBUNMANADO.CO.ID, TUTUYAN - Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) telah menggelar rapat koordinasi bersama pengurus kelompok kerja penyuluh (Pokjaluh) Agama Kristen Non PNS.

Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Kafe Goba Molunow, Kecamatan Mooat Rabu 17 Juni 2020 itu dihadiri Kepala Seksi Bimas Kristen Yety Adeleida Sulelino dan 5 orang pengurus Poklajuh Agama Kristen Non PNS.

Adapun pembahasan dalam rapat koordinasi ini terkait pelaksanaan pendataan oleh penyuluh yang akan diaplikasikan pada kurang lebih 20 format pendataan, antara lain format pendataan keberadaan Paduan Suara, Data Guru Sekolah Minggu, Yayasan Kristen dan lain-lain.

Data ini nantinya akan dikirimkan ke Bidang Urusan Agama Kristen Kanwil Kanwil Kemenag Provinsi Sulut dan selanjutnya diteruskan ke Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kemenag RI.

• UPDATE Kasus Covid-19 Hari Ini Kamis, 18 Juni 2020, Bertambah 1.331 Sehingga Total Kini 42.762

Kepala Seksi Bimas Kristen Yety Adeleida Sulelino mengatakan, bahwa pendataan akan dilaksanakan oleh penyuluh yang sumber datanya diperoleh dari pimpinan Gereja yang ada di Boltim.

"Di mana yang dalam data sementara kurang lebih ada 16 Denominasi Gereja dan 96 organisasi," ucapnya.

Hal senada juga diutarakan oleh ketua Pokjaluh Defly Piong yang menurutnya, pendataan tersebut merupakan salah satu bagian dari tugas dan fungsi dari Penyuluh Agama Kristen.

• Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diperkirakan Tumbuh 0,9 Persen - 1,9 Persen Tahun Ini

"Jadi setelah rapat dilaksanakan, segala pokok pembahasan dan format data akan langsung disampaikan kepada semua Penyuluh Agama Kristen, melalui pengurus Pokja yang sudah terbagi disetiap wilayah Kecamatan yang ada di Boltim," ucapnya.

Sebelumnya, sejak dilaksanakannya Work From Home (WFH) karena pandemi Covid-19, semua kegiatan rapat koordinasi dilingkungan seksi BImas Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boltim dilakukan dalam jaringan, baik media sosial dan telepon.

"Ketika pemerintah menerapkan New Normal atau tatanan baru dalam berbagai aktifitas, maka rapat koordinasi mulai dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta serta tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19," ucapnya. (ana)

• Sambut Hari Bhayangkara ke-74, Ditlantas Polda Sulut Gelar Rangkaian Bantuan Bagi-bagi Sembako