Penyaluran Bansos Sudah Lebih dari 80 Persen, Bagi Daerah Pelosok Akan Diantarkan Langsung

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Covid-19 sudah lebih dari 80 persen.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/6/2020). 

"Pada dasarnya pencapaian progres bansos sudah baik, 80-100 persen, didukung kerja sama yang baik dengan pemda dan pusat perbaikan dalam proses penetapan sasaran dan penyaluran," kata Muhadjir.

Adapun Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa menurut Muhadjir telah diberikan kepada 73.184 desa atau sekitar 97,64 persen.

Dari jumlah tersebut sebanyak 63.657 (90 persen) desa yang telah menyalurkannya ke masyarakat.

"Intinya masih perlu ada langkah agresif agar bagaimana target dari BLT desa ini bisa mencapai 100 persen dan tentunya kerja sama yang baik dan kompak selama ini antara Kemendagri dan Kemendes akan bisa mempercepat sesuai target yang diharapkan," kata Muhadjir.

Terutama menurut dia bagi daerah daerah pelosok yang tidak memiliki pos dan bank. Bantuan harus diantarkan langsung.

"Wilayah yang remote dan sulit, di sana tidak ada bank himbara dan tidak ada pos sehingga harus diantar dengan perjalanan yang sulit. Pak Mensos dan Mendes sudah sepakat bahwa wilayah ini diberikan tidak secara bertahap tapi sekaligus semuanya," katanya.

11 Kabupaten di Papua dan NTT Belum Terima BLT Dana Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, sebanyak 11 kabupaten/kota di Indonesia belum menerima bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa.

Abdul Halim Iskandar menyebut 11 kabupaten/kota tersebut berada di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Ada 11 kabupaten yang penyalurannya 0 persen, ini terbesar ada di Papua, Papua Barat, dan NTT," kata Abdul Halim Iskandar saat konferensi pers secara virtual, Selasa (16/6/2020).

Abdul Halim Iskandar pun menjelaskan dua kemungkinan masalah yang membuat 11 kabupaten tersebut belum menerima BLT Dana Desa.

Pertama, informasi soal dana desa belum diterima pemerintah desa.  Kedua, akibat faktor geografis yang sangat jauh.

"ini ada dua kemungkinan, kemungkinan informasi yang belum masuk karena ada kendala. Kemudian kemungkinan kedua karena geografinya sangat jauh," ucap Abdul Halim Iskandar.