Ini Mekanisme Pencoblosan Suara Pada Pilkada New Normal

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Dilanjutkannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada masa pandemi Covid-19 di 270 daerah termasuk Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerapkan skema Pilkada new normal, termasuk pada hari pemungutan suara.

Komisioner KPU RI, Viryan Aziz dalam materinya pada Rabu (17/6/2020) mengatakan mekanisme pencoblosan suara pada Pilkada new normal adalah pemberlakuan protokoler kesehatan yang ketat saat hari pemungutan suara.

"Di mana jumlah pemilih dalam TPS itu dibatasi dari sebelumnya 800 orang sekali pencoblosan, kini menjadi 500. Memang waktu pemilihan memiliki rentang waktu yang sama dengan sebelumnya, di mana TPS dibuka sejak 07.00 hingga 13.00 waktu setempat, namun orang yang akan memasuki TPS akan dibagi, sesuai nomor undangan guna menghindari terjadinya penumpukan orang di satu titik," jelasnya

Selain itu tambah dia pemilih yang akan memasuki TPS, selain membawa undangan dan kartu identitas juga diwajibkan menggunakan masker, dan dicek suhu tubuhnya.

• Gubernur Olly Galakkan Gerakan Olah Tanah, Sempati Tanam Padi, dan Bajak Sawah

"Pemilih juga sebelum masuk wajib mencuci tangan dan menjaga jarak antrian didalam TPS. Nantinya sebelum melakukan pencoblosan, pemilih akan diberikan sarung tangan plastik kemudian masuk ke bilik suara," jelas dia.

Nantinya tambah Aziz alat pencoblosan hanya menggunakan paku, namun dalam rentang waktu tertentu, akan dibersihkan. "Jadi misalnya setiap digunakan lima orang akan langsung kita bersihkan menggunakan disinfektan," ucapnya.

"Usai pencoblosan biasanya setiap pemilih diakan mencelupkan jarinya ke tinta sebagai bukti telah menyalurkan hak suaranya. Metodenya masi tetap sam tapi caranya kita ubah, dari misalkan dicelupkan, kini akan ditetes," tutur Aziz.

Ia mengatakan memang berlangsungnya Pilkada ditengah pandemi Covid-19 menimbulkan pro dan kontra. "Namun sejatinya saya meyakini pilkada adalah proses yang berpengaruh besar bagi pembangunan bangsa kedepan," bebernya.

• Warga Minahasa Sambut 6 Pasien Covid-19 yang Sembuh dengan Meriah

"Memang Pilkada tidak akan membangun sekolah, jalan dan infrastruktur lainnya. Namun hasil dari Pilkada tentu akan memberikan kebijakan politik, untuk membangun Indonesia lebih baik kedepan," ucap dia.

Sebagai perbandingan tambahnya coba nilai realitas pembangunan diera sentralisasi dimana pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD dan saat ini dimana proses demokrasi berlangsung.

"Sangat jelas perbedaanya disini, pembangunan tak se pesat saat ini, sehingga ini kemudian yang jadi salah satu pertimbangan, meski pelaksanaanya menggunakan anggaran yang besar namun hasilnya jelas dan terukur. Memang setiap pelaksanaan Pilkada tak luput dari kekurangan namun dari situ kita terus belajar untuk membuat Pilkada semakin baik dan menghasilkan pemimpin yang berintegritas untuk membangun bangsa kedepan," tandas dia. (drp)

• Leo Maria Gantikan Christyono, Nahkodai PLN UIW Suluttenggo