DPRD Dengarkan Penjelasan Wagub Soal Pelaksanaan APBD, Beber PAD Tembus Rp 1,2 Triliun

TRIBUNMANADO. CO.ID, MANADO - DPRD Sulut menggelar rapat Paripurna dalam rangka penjelasan Ranperda  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2019, Senin (15/6/2020).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dihadiri pimpinan dan Anggota DPRD, serta Sekprov Edwin Silangen.

Wakil Gubernur Sulut,  Steven Kandouw mewakili Gubernur Olly Dondokamney menyampaikan penjelasan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019.

Wagub Steven mengawali dengan  mengapresiasi kerja keras Pemprov Sulut bersama DPRD Sulut dalam pengelolaan keuangan daerah, di mana dalam beberapa tahun terakhir ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulut secara berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

• Hari Ini 64 Pasien Kasus Positif Virus Corona Meninggal, Tertinggi di Indonesia

“Sebagai salah satu indikator keberhasilan dari proses pembangunan, maka saya mengajak segenap stakeholder pembangunan di daerah ini untuk terus bekerja bersama, bersinergi, serta berada dalam satu tekad dan komitmen, sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mampu meraih opini WTP dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD pada tahun anggaran-tahun anggaran ke depan,” kata Mantan Ketua DPRD Sulut.

Pelaksanaan APBD 2019, Wagub membeber Pemprov merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  sebesar Rp1, 2 triliun lebih, atau mencapaoli 100,46% dari target. 

Adapun pendapatan yang melebihi target, yakni : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan.

• Joune Ganda Ajak Masyarakat Sempatkan Waktu Olahraga, Dukung Pemerintah

Wagub Steven mengungkap, komponen APBD  sangat signifikan memacu gerak organisasi Pemprov Sulut melalui berbagai kebijakan dan program kerja yang telah dilakukan sepanjang 2019, sehingga turut memberikan sumbangsih pada percepatan gerak pembangunan daerah.

Prioritas anggaran 2019, diarahkan Pemprov Sulut pada penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan (pembangunan RS); revolusi mental dan reformasi birokrasi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, kedaulatan pangan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kesuksesan Pemilu presiden dan legislatif, peningkatan daya saing investasi, pembangunan pariwisata dan pengelolaan bencana dan mitigasi.

“Semuanya itu tentunya dilaksanakan dalam landasan tertib administrasi dan disiplin anggaran dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas pun telah dilaksanakan, untuk melengkapi proses manajemen pengelolaan keuangan,” ungkap Ketua AIPI Manado ini.

Kendati demikian, Wagub Kandouw mengakui bahwa APBD Sulut 2019, belum sepenuhnya mampu mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat Sulut karena diperhadapkan dengan kondisi keterbatasan anggaran.

Ia mengajak, segenap komponen pembangunan di Sulut teristimewa jajaran DPRD Sulut untuk terus bekerja bersama, memberi masukan dan bersinergi dengan Pemprov Sulut dalam menata dan mengelola keuangan daerah di tahun-tahun mendatang, agar semakin bermuara pada kepentingan rakyat, dengan dipandu oleh visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD. (ryo) 

• Terkait Kecelakaan di Pinamorongan, Kapolres Minsel: Jika Ada Pembatas Jalan, Tak Akan Parah