Kabar Israel
Benjamin Netanyahu: Kedaulatan Israel atas Petak-petak Luas Yudea dan Samaria
Benjamin Netanyahu, PM Israel mengatakan dia akan melanjutkan rencana pencaplokannya atas wilayah di Tepi Barat.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Israel ngotot ambil paksa Lembah Jordan dan memaksa Palestina tunduk pada 10 syarat yang direncanakan Presiden Amerika Donald Trump
Benjamin Netanyahu, PM Israel mengatakan dia akan melanjutkan rencana pencaplokannya atas wilayah di Tepi Barat.
Netanyahu mengatakan dalam sebuah wawancara dengan harian Israel Israel Hayom yang diterbitkan pada hari Kamis.
Dia berkata bahwa warga Palestina yang tinggal di daerah-daerah yang dicaplok di Lembah Jordan dan Tepi Barat akan berada di bawah kendali keamanan Israel tanpa kewarganegaraan Israel.
"Jika Palestina menyetujui semua persyaratan Netanyahu, maka mereka akan memiliki entitas mereka sendiri yang didefinisikan oleh Presiden Trump sebagai negara," tegas Netanyahu.
Dia mengatakan bahwa Palestina harus memenuhi 10 syarat sulit sesuai dengan rencana Trump agar memiliki negara sendiri yang berdaulat.
Syaratnya termasuk bahwa Palestina mengakui:
Tidak ada pengungsi lagi, tidak ada pencabutan komunitas, dan kedaulatan Israel atas petak-petak luas Yudea dan Samaria (Tepi Barat), dan seterusnya dan seterusnya."
Netanyahu menambahkan bahwa Palestina harus mengakui bahwa Israel "mengendalikan keamanan di semua bidang."
Israel diperkirakan akan mencaplok bagian-bagian Tepi Barat pada 1 Juli, sebagaimana disepakati antara Netanyahu dan Benny Gantz, kepala partai Biru dan Putih.
Rencana tersebut datang sebagai bagian dari apa yang disebut Kesepakatan Abad Presiden AS Donald Trump yang diumumkan pada 28 Januari.
Kesepakatan itu merujuk ke Yerusalem sebagai "ibu kota Israel yang tidak terbagi" dan mengakui kedaulatan Israel atas sebagian besar Tepi Barat.
Rencana tersebut menyerukan pembentukan negara Palestina dalam bentuk kepulauan yang dihubungkan oleh jembatan dan terowongan.
Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dipandang sebagai wilayah pendudukan di bawah hukum internasional.
Oleh karenanya pemukiman yahudi dan aneksasi dapat dilakukan.
