Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Virus Corona

Dinilai Belum Optimal Tangani Covid-19, PSHK: Pemerintah Hati-hati Dalam Menerapkan 'New Normal'

Pemerintah hati-hati melaksanakan persiapan menuju new normal atau kenormalan baru.

Editor: Glendi Manengal
(Shutterstock)
Ilustrasi virus corona di Indonesia 

"UU 6 tahun 2018 harus menjadi panduan saat ini, karena status masih darurat kesehatan masyarakat," tegasnya.

Fajri pun mempertanyakan iktikad baik pemerintah dalam persiapan menuju new normal.

Menurutnya, saat ini kurva kasus penularan Covid-19 belum juga melandai, bahkan kasus kematian masih terus bertambah.

Ia kembali mengingatkan bahwa setiap pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah mesti berdasarkan pada perlindungan hak asasi manusia (HAM).

"Ini yang harus dijawab oleh pemerintah. Pertimbangan kemanusiaan, atau menurut Pasal 5 huruf b UU Administrasi Pemerintahan disebut sebagai 'perlindungan terhadap hak asasi manusia' harus menjadi dasar pemerintah mengambil kebijakan dalam hal ini," kata Fajri.

Ilustrasi virus corona
Ilustrasi virus corona (Freepik)

New normal dipersiapkan di 4 provinsi

Presiden Joko Widodo menyebut persiapan untuk menuju new normal atau tatanan kehidupan baru saat ini baru diterapkan di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota.

Kebijakan ini bisa diperluas jika dirasa efektif untuk membuat masyarakat produktif serta tetap aman dari virus corona.

"Ini akan kita lihat dalam satu minggu dampaknya seperti apa, kemudian akan kita lebarkan ke provinsi, kabupaten/kota lain apabila dirasa terdapat perbaikan yang signifikan" kata Jokowi usai meninjau kesiapan prosedur new normal di Mal Summarecon Bekasi, Selasa (26/5/2020).

Empat provinsi yang mulai melakukan persiapan menuju new normal ini yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo.

Persiapan dilakukan dengan menerjunkan personel TNI/Polri di tempat umum atau keramaian.

Salah satu aspek yang diukur bagi daerah untuk dapat menerapkan aktivitas sosial ekonomi pada era kenormalan baru adalah surveilans kesehatan masyarakat.

Salah satu indikator yang menunjukkan baiknya surveilans kesehatan masyarakat yakni jumlah pemeriksaan spesimen Covid-19 yang meningkat dan diikuti dengan berkurangnya kasus positif Covid-19.

"Giliran kenaikan pemeriksaannya naik, yang positifnya harus kecil, di bawah lima persen,” ujar Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers BNPB, Selasa (26/5/2020).

Aspek berikutnya yakni pelayanan kesehatan. Indikatornya antara lain, jumlah ketersediaan tempat tidur untuk kasus positif baru di rumah sakit, alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis di rumah sakit, serta ventilator.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved