Daftar Negara yang Konflik dengan China Terkait Laut China Selatan dan Virus Corona

TRIBUNMANADO.CO.ID - Saat ini sedang disoroti dari berbagai negara, terkait virus corona hingga soal claim teritorial di Laut China selatan.

Ditambah dengan kasus virus corona yang awalnya terjadi di Kota Wuhan, China, yang dampaknya sudah menyebar keseluruh dunia.

Terkait hal tersebut, berikut ini beberapa negara yang dikabarkan sedang bermasalah saat ini dengan China.

Berikut ini beberapa Negara yang kabarnya sedang berselisi dengan China:

Amerika Serikat

Diketahui dalam beberapa pekan terakhir, beberapa kapal perang AS, termasuk kapal perusak yang pernah di bawah komando Stavrdis pada awal 1990-an, Barry, telah berkonfrontasi dengan kapal patroli militer Tiongkok.

Stavrdis menjelaskan, LCS menjadi titik nyala yang dapat memicu perang AS-China didasarkan banyak penyebab selain yang sudah dituliskan sebelumnya.

Dasar-dasar historis klaim China terhadap wilayah ini kembali ke pelayaran laksamana Zheng He abad ke-15. Stavrdis menulis tentang laksamana Zheng dalam buku terbarunya "Sailing True Nort,". 

Kendati begitu, Stavrdis mengatakan, China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim seluruh Laut China Selatan sebagai danau pribadi mereka.

Klaim China ini telah ditolak dengan tegas oleh semua negara yang berada di sekitar badan air ini dan pengadilan internasional.

Untuk melawan klaim China, Angkatan Laut AS melakukan apa yang disebut kebebasan patroli, yang menunjukkan bahwa Laut China Selatan adalah perairan internasional, atau laut lepas.

Namun Patroli AS ini kerap menimbulkan ketegangan dengan China. Ia mengisahkan peristiwa beberapa dekade lalu ketika ia masih memimpin armada AS di wilayah ini.

Ia mengatakan sekelompok kapal perusak AS berlayar di Laut China Selatan yang diklaim Tiongkok dan saat ini sudah berisi pulau-pulau buatan yang telah dibangun dan dimiliterisasi oleh China dengan rudal, landasan pacu dan senjata jarak jauh serta pasukan.

Saat AS melakukan patroli, militer China sering menerbangkan kapal perusak, jet tempur hanya berjarak beberapa puluh kaki dari depan haluan atau kapal perang mereka untuk menantang kapal perang AS.

Aksi-aksi militer China itu sangat beragam, mulai dari mengusir, mengancam lewat saluran radio dan menyorot dengan lampu ke arah kapal-kapal perang AS bahkan sampai mengarahkan rudal dan senjata perang bahkan berlayar terlalu dekat yang berpotensi membahayakan keselamatan awak kapal.

Menghadapi konfrontasi itu, Stavrdis mengatakan, ia kerap menasihati setiap kapten kapal perang AS yang berada di bawah kendalinya untuk tetap stabil, menghindari konfrontasi yang tidak perlu dan melaporkan kembali kepadanya terus menerus perkembangan di sana dan Stavrdis sendiri kemudian membuat laporan kepada otoritas yang lebih tinggi.

Ia mengatakan, pengalaman berlayar ke Laut China Selatan merupakan pengalaman yang membingungkan, Stavrdis dan para stafnya kerap menarik nafas lega setiap kali mereka berhasil menyelesaikan misi mereka di wilayah panas tersebut.

Menurut Stavrdis, yang juga kolumnis Bloomberg, kapal perusak Barry dan kapal perusak lainnya, Bunker Hill, berhadapan dengan kapal-kapal China baru-baru ini di wilayah tersebut, namun mereka mencoba menghindari eskalasi.

Melihat kondisi ini, Stavrdis mengatakan kunci utama bagi AS menghadapi kondisi ini dan membelokkan perilaku China tanpa harus memutus hubungan internasional yang mengarah pada perang dingin atau konflik bersenjata, adalah dengan membawa lebih banyak sekutu internasionalnya ke dalam kebebasan patroli navigasi, termasuk anggota NATO bersama dengan Australia dan Jepang.

AS juga bisa meningkatkan dukungan kepada Taiwan, khususnya dalam kerjasama militer dan mendesak penyelidikan internasional yang menyeluruh terhadap wabah virus corona di Wuhan dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan negara-negara lain di sekitar pesisir Laut China Selatan.

Langkah-langkah konfrontatif ini juga harus disertai dengan sejumlah penawaran kerjasama dengan China. Hal itu bisa mencakup memajukan perjanjian perdagangan dan tarif yang menyediakan akses ke pasar AS, bekerjasama dalam rute perdagangan Kutub Utara dan norma-norma lingkungan di sana, sesuatu yang sangat diinginkan Beijing.

Taiwan

Pihak Taiwan memancing amarah China. Taiwan memberi dukungan bagi rakyat Hong Kong yang memprotes undang-undang keamanan nasional baru yang diusulkan China.

Dari keterangan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan, Taiwan akan memberi rakyat Hong Kong "bantuan yang diperlukan".

Melansir Reuters, Taiwan telah menjadi tempat perlindungan bagi sejumlah kecil pemrotes pro-demokrasi yang melarikan diri dari Hong Kong, yang telah diguncang sejak tahun lalu oleh protes.

Polisi Hong Kong menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan ribuan orang yang berkumpul pada Minggu (24/5), untuk memprotes rencana China memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong.

Menulis di halaman Facebook-nya Minggu malam, Tsai mengatakan undang-undang yang diusulkan adalah ancaman serius bagi kebebasan dan independensi peradilan Hong Kong.

Kata Tsai, peluru dan penindasan bukan cara untuk berurusan dengan aspirasi rakyat Hong Kong untuk kebebasan dan demokrasi.

"Dalam menghadapi situasi yang berubah, komunitas internasional telah secara proaktif mengulurkan bantuan kepada orang-orang Hong Kong," tulis Tsai.

Taiwan bahkan akan secara proaktif menyediakan orang-orang Hong Kong dengan bantuan yang diperlukan.

Taiwan tidak memiliki undang-undang tentang pengungsi yang dapat diterapkan pada pengunjuk rasa Hong Kong yang mencari suaka di Taiwan.

Hukumnya memang menjanjikan untuk membantu warga Hong Kong yang keselamatan dan kebebasannya terancam karena alasan politik.

Protes di Hong Kong telah memenangkan simpati luas di Taiwan, dan dukungan bagi para pengunjuk rasa oleh Tsai dan pemerintahannya telah memperburuk hubungan yang sudah buruk antara Taiwan dan China.

Tiongkok menuduh para pendukung kemerdekaan Taiwan berkolusi dengan para pengunjuk rasa Hong Kong.

Cina percaya Tsai sebagai seorang separatis yang bertekad menyatakan kemerdekaan resmi Taiwan. Tsai mengatakan, Taiwan sudah menjadi negara merdeka dan menyandang Republik Cina sebagai nama resminya.

Australia

Sama halnya dengan AS, Australia kini mulai resah dengan kehadiran kapal-kapal militer Tiongkok di tengah sengketa Laut China Selatan.

Mengacu pada meningkatnya intensitas kapal-kapal ini, The Economic Times mengutip pernyataan Komisaris Tinggi Australia untuk India, Barry O'Farrell.

"Tindakan untuk mengganggu kegiatan eksploitasi sumber daya negara lain dan penggunaan pantai yang berbahaya dan koersif menjaga kapal dan disebut milisi laut," ungkapnya mendapati pergerakan kapal Tiongkok.

Ketegangan di Laut China Selatan semakin meningkat ketika Washington DC mengintensifkan kegiatan militer di wilayah itu pada 2020 ini.

Pihaknya berdalih ingin menjungjung tinggi kebebasan navigasi di sana.

Memang hingga hari ini, Laut China Selatan masih terus diperdebatkan.

China terus mengklaim atas wilayah itu berdasarkan teritori versinya.

Sementara itu klaim ini juga terus dimentahkan oleh empat negara terkait.

Tidak menyerah, Beijing juga membangun instalasi militer di wilayah itu.

Pihaknya bersikeras tujuannya murni berdifat defensif.

O'Farrell melanjutkan, kapal dan pesawat Australia terus ikut beroperasi di Laut China Selatan dan mendukung negara lain untuk melakukan hal yang sama.

Seperti dilaporkan Reuters, bahwa pada Rabu (21/4/2020) lalu kapal perang Australia bergabung dengan tiga kapal perang AS di Laut China Selatan.

Tepatnya di dekat sebuah daerah di mana sebuah kapal China diduga sedang mengeksplorasi minyak, di dekat perairan yang juga diklaim oleh Vietnam dan Malaysia.

Sementara itu, Gedung Putih terus melancarkan tuduhan bahwa China sedang memperkuat posisi di sana disaat ada wabah corona.

"Republik Rakyat Cina berusaha menggunakan fokus regional pada Covid-19 untuk secara tegas memajukan kepentingannya sendiri", kata Kapten Angkatan Laut AS, Michael Kafka.

Lebih lanjut O'Farrell mendesak agar semua pihak mengambil langkah yang berarti untuk meredakan ketegangan dan membangun kepercayaan, termasuk melalui dialog.

Komisaris Australia untuk India ini mengatakan bahwa sengketa wilayah perlu diselesaikan sesuai hukum internasional.

Dia menilai tindakan pemaksaan tidak akan menyelesaikan masalah.

Justru akan menyebabkan eskalasi.

Malaysia

Kabarnya Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Senin (18/5), mengatakan, Malaysia perlu memperhatikan peningkatan aktivitas oleh kekuatan besar di Laut China Selatan.

Diketahui Raja menyatakan, strategi pertahanan Malaysia perlu mempertimbangkan pentingnya diplomasi pertahanan, kebijakan luar negeri yang pragmatis, perjanjian internasional, dan posisi geopolitik di kawasan Asia Pasifik.

Terkait hal itu kabarnya China mengklaim sebagian besar laut china selatan, yang membuat negara disekitarnya menentang klaim teritorial dari Pihak China,

"Peningkatan aktivitas oleh kekuatan besar di Laut China Selatan baru-baru ini perlu diperhatikan," kata Raja di depan Dewan Rakyat Malaysia seperti dikutip Channelnewsasia.com.

"Oleh karena itu, Malaysia harus selalu peka terhadap domain maritim, sambil menyusun strategi yang mendukung aspirasi geopolitik kita," ujar dia.

China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan.

Tapi, ada yang tumpang tindih dengan klaim Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Amerika Serikat dan sekutunya juga menentang klaim teritorial China.

Washington telah meminta Beijing untuk menghentikan "taktik intimidasi" di Laut China Selatan, dan menuduh mendorong kehadirannya di perairan yang disengketakan sementara negara lain sibuk dengan wabah virus corona baru.

Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein menyerukan, ketenangan di Laut China Selatan dan menegaskan kembali komitmen Malaysia untuk perdamaian di perairan yang disengketakan.

Ini terjadi setelah kapal survei Pemerintah China membuntuti kapal eksplorasi yang Petronas operasikan di Laut China Selatan.

"Karena kompleksitas dan sensitivitas masalah ini, semua pihak harus bekerjasama untuk menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Laut China Selatan, dan meningkatkan upaya untuk membangun, mempertahankan, dan meningkatkan rasa saling percaya dan kepercayaan diri,” kata Hishammuddin.

India

Semakin memanas, terjadi ketegangan di perbatasan antara India dan China telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir di tengah kesibukan laporan media yang menunjuk pada serangkaian pertempuran kecil dan peningkatan militer oleh kedua belah pihak.

Terkait hal itu, sejauh ini tidak ada pemimpin negara yang mengeluarkan komentar resmi tentang pertikaian tersebut, yang menurut para analis menunjukkan keinginan bersama untuk tidak meningkatkan ketegangan lebih lanjut.

Dari keterangan South China Morning Post, media India melaporkan pasukan India dan China bentrok pada awal Mei di dua bagian berbeda dari Garis Kontrol Aktual yang memisahkan kedua negara.

Pertempuran di dekat danau Pangong di Ladakh India dan jalur gunung Naku La di Sikkim mengakibatkan kerusakan di kedua sisi.

Sementara tabloid milik pemerintah China, Global Times, telah mengkarakterisasi tindakan China di Line of Actual Control sebagai respons militer yang kuat terhadap insiden pelanggaran ilegal India.

Media ini juga melaporkan bahwa Beijing kemungkinan akan menempatkan helikopter pengintai tak berawak pertama yang dikembangkan secara domestik di sepanjang perbatasan. 

Hal ini dibalas oleh laporan media India yang mengklaim bahwa pasukan Tiongkoklah yang mengganggu mereka dengan mendirikan tenda dan menggali parit.

Namun, sulit untuk menilai sejauh mana apa yang telah terjadi, karena informasi terbatas dan sebagian besar laporan bergantung pada pemerintah atau sumber militer yang tidak disebutkan namanya dari kedua belah pihak.

Narayani Basu, analis kebijakan luar negeri yang berfokus pada China mengatakan dia khawatir spekulasi media akan mengarah pada peningkatan nasionalisme dan jingoisme di kedua negara.

“Kami terus mendapatkan laporan media, tetapi sangat sedikit yang dikonfirmasi".

"Ini mengarah pada kurangnya kejelasan dan pada gilirannya memicu spekulasi tentang ke mana kita menuju vis-à-vis situasi di lapangan,” katanya.

Pada 14 Mei, panglima Angkatan Darat India MM Naravane dikutip mengatakan bahwa insiden di perbatasan itu tidak terhubung dan melibatkan perilaku agresif oleh pasukan China dan India.

Komentar ini datang pada hari yang sama dengan pernyataan dari Kementerian Luar Negeri India yang mengatakan kedua belah pihak sangat mementingkan pemeliharaan perdamaian dan ketenangan di wilayah perbatasan.

Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan insiden itu sedang dibahas melalui saluran diplomatik.  

62 Negara Termasuk Indonesia Desak Penyelidikan Kasus Covid-19 di China

Kasus virus corona yang awalnya muncul di Wuhan ini kini menjadi bahan perbincangan seluruh negara di dunia.

Karena diketahui dari beberapa negara sudah mengklaim bahwa virus corona itu berasal dari laboratorium Kota Wuhan di China.

Terkait hal itu sebuah koalisi yang terdiri dari 62 negara termasuk Indonesia mendorong penyelidikan independen terhadap wabah virus corona baru, menjelang pertemuan Majelis Kesehatan Dunia (WHO) pada Senin (18/5/2020) di Jenewa, Swiss.

Melansir ABC, Australia adalah negara pertama yang meminta penyelidikan independen tentang bagaimana wabah virus corona bisa menyebar.

Dan, WHA adalah badan pengambil keputusan di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Itu mengundang kecaman keras dari Beijing, yang menuduh Australia melancarkan serangan politik terhadap China.

Tetapi, dukungan internasional untuk ide tersebut terus berkembang.

Australia sekarang telah mengayunkan senjata diplomatiknya di belakang Uni Eropa, yang juga telah mendesak penyelidikan tersebut sambil mengambil jalur yang lebih berdamai dengan China.

Negara-negara Eropa dan Australia telah menggalang dukungan untuk rancangan mosi Uni Eropa yang menyerukan "evaluasi tidak memihak, independen, dan komprehensif" dari "respons kesehatan internasional terkoordinasi WHO untuk Covid-19".

Pada Minggu (17/52020) malam, ada 62 negara termasuk Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Turki, Rusia, Afrika Selatan, dan Inggris yang mendukung mosi ini.

Tapi, mosi itu tidak secara khusus menyebutkan China atau Kota Wuhan sebagai tempat wabah virus corona bergulir.

"Ada dukungan positif untuk peninjauan independen terhadap pandemi untuk membantu dunia mempelajari pelajaran yang diperlukan untuk kesehatan global," kata Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne seperti dikutip ABC.

"Australia dan sejumlah besar negara sedang bersama-sama mensponsori resolusi yang dipimpin Uni Eropa, yang mencakup seruan untuk evaluasi yang tidak memihak, independen, dan komprehensif," ujar dia.

"Ini tentang berkolaborasi untuk melengkapi komunitas internasional guna mencegah atau melawan pandemi berikutnya dengan lebih baik dan menjaga masyarakat kita aman," sebut Payne.

Virginie Battu-Henriksson, juru bicara Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, mengatakan, pihaknya fokus untuk mencapai konsensus penyelidikan tersebut.

"Tentu, kami perlu mendapat dukungan dari semua pemain utama, dan China adalah salah satunya," katanya kepada ABC.

Menteri Kesehatan Australia Greg Hunt mengharapkan, sekitar 120 negara lain anggota WHO mau ikut mendukung penyelidikan tersebut.

Dukungan bisa mereka sampaikan saat sidang WHA yang berlangsung secara pada 18-19 Mei 2020.

WHA adalah pertemuan tahunan bagi 194 anggota WHO yang berlangsung setiap Mei, sekaligus untuk membuat keputusan tentang kesehatan global.

Mengacu situs WHO, Covid-19 akan mengambil sebagian besar diskusi di majelis tersebut pada tahun ini.

Mengutip Reuters, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian menyatakan kepada wartawan dalam konferensi pers harian di Beijing, sebagian besar negara di dunia percaya bahwa pandemi virus corona belum berakhir.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id