Demokrat Desak Megawati dan BPIP Peringatkan Jokowi untuk Batalkan Program Kartu Prakerja

TRIBUNMANADO.CO.ID - Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik kembali menyinggung soal program Kartu Prakerja yang dinilai percuma pada masa pandemi saat ini.

Program pelatihan tersebut katanya tidak lebih penting dibandingkan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang kini sangat dibutuhkan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Rachland Nashidik lewat akun twitternya @RachlandNashidik; pada Sabtu (16/5/2020).

Dalam statsunya, Rachland Nashidik mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak kembali menghamburkan uang negara untuk program kerja yang tidak tepat.

"Duit negara jangan lagi-lagi dibuang buang percuma," ungkap Rachland Nashidik.

Dirinya pun meminta kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri selaku partai pengusung untuk mengingatkan Jokowi.

Hal yang sama juga dimintanya kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Tujuannya agar Jokowi dapat segera menghentikan program Kartu Prakerja dan mengalihkan seluruh anggaran pelatihan tersebut menjadi BLT.

"Lebih baik Megawati dan BPIP sarankan Jokowi batalkan pelatihan online kartu prakerja. Dan pindahkan seluruh anggarannya jadi BLT bagi rakyat miskin,"usul Rachland Nashidik.

Tidak hanya dijadikan BLT, anggaran Kprogram Kartu Prakerja yang mencapai Rp 5,6 triliun itu katanya juga dapat dialokasikan untuk membayar defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Sehingga kebijakan Jokowi soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dinilai sangat membebani masyarakat dapat segera direvisi.

Hal tersebut katanya lebih membantu rakyat dibandingkan dengan menggelar Konser ' Bersatu Melawan Korona'.

"Atau untuk menalangi defisit BPJS. Itu lebih membantu rakyat daripada konser," tambahnya.

MAKI Minta KPK Selidiki Program Kartu Prakerja

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta KPK menyelidiki dugaan korupsi di balik program Kartu Prakerja yang menggandeng delapan mitra platform digital.

"Saya meminta KPK sudah memulai melakukan proses penyelidikan atau setidaknya pengumpulan bahan/keterangan," kata Boyamin dikutip dari Kompas.com, Senin (4/5/2020).

Boyamin mengaku, telah menyampaikan permintaannya itu kepada Tim Analis Pengaduan Masyarakat KPK saat ia menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Senin tadi siang.

Menurut Boyamin, KPK sudah bisa melakukan penyelidikan karena telah ada pembayaran secara lunas program pelatihan peserta kartu prakerja gelombang I dan gelombang II.

"Artinya jika ada dugaan korupsi, misalnya dugaan mark up, maka KPK sudah bisa memulai penyelidikan atau setidak-tidaknya memulai pengumpulan bahan dan keterangan," ujar Boyamin.

Boyamin menduga, penunjukan delapan mitra kerjasama pelatihan Kartu Prakerja tidak melalui lelang serta tidak memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi dan teknis.

Sebab, sebelumnya tidak diumumkan syarat-syarat untuk menjadi mitra.

"Sehingga penunjukan delapan mitra itu juga diduga melanggar ketentuan dalam bentuk persaingan usaha tidak sehat atau monopoli," ujar Boyamin.

Ia pun menduga ada praktik suap dalam penetapan harga pelatihan tersebut. Menurut Boyamin, biaya pelatihan itu jauh lebih mahal dibanding gaji guru atau dosen.

Boyamin juga membandingkan harga pelatihan masing-masing delapan mitra dengan kisaran antara Rp 200.000 hingga Rp 1.000.000 dengan pelatihan di Youtube dan Google yang gratis.

"Meskipun demikian, perkiraan keuntungan ini masih perlu dihitung secara cermat masing-masing mitra dikarenakan terdapat mitra yang memberikan diskon biaya pelatihan," kata Boyamin.

Sebelumnya diberitakan, keberadaan Ruangguru di program pelatihan Kartu Prakerja 2020 dipersoalkan publik.

Polemik Ruangguru akhirnya mendorong CEO-nya, Adamas Belva Syah Devara, mengundurkan diri dari jabatan Staf Khusus Presiden Joko Widodo.

Tidak cuma mempersoalkan posisinya saat itu sebagai stafsus milenial, banyak kalangan mempertanyakan status Ruangguru yang merupakan perusahaan penaman modal asing (PMA) asal Singapura.

Karena dianggap perusahaan asing, Ruangguru dinilai tidak layak mengelola pelatihan Kartu Prakerja yang menyedot anggaran hingga Rp 20 triliun dari APBN tersebut.

Hentikan KArtu Prakerja

Kritik terhadap pelaksanaan program Kartu Prakerja terus bermunculan, datang dari banyak kalangan.

Tidak terkecuali dilontarkan Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon.

Melalui program Kartu Prakerja, Pemerintah dinilainya hanya sedang mempertebal kantong sejumlah perusahaan aplikasi digital.

Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp 5,6 triliun, atau hanya terpaut sedikit di bawah nilai skandal Bank Century.

"Bahkan ada yang mengatakan bahwa program ini bukan 'pelatihan digital', tapi 'perampokan digital'," ungkap Fadli Zon dalam siaran tertulis pada Senin (4/5/2020).

"Intinya, pelaksanaan program ini “cacat” dan meleset dari tujuan," tegasnya.

Apabila dirumuskan, Fadli Zon mencatat setidaknya ada empat alasan kenapa program ini harus dianggap bermasalah.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Rachland Nashidik Minta Megawati dan BPIP Ingatkan Jokowi Batalkan Program Kartu Prakerja, https://wartakota.tribunnews.com/2020/05/16/rachland-nashidik-minta-megawati-dan-bpip-ingatkan-jokowi-batalkan-program-kartu-prakerja?page=all