Tak Hanya Kendaraan Roda Empat, 2.335 Pengendara Sepeda Motor Diminta Putar Balik ke Jakarta

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Selain kendaraan roda empat, Polda Metro Jaya juga mencatat pengendara sepeda motor yang ngeyel mudik dan diminta putar balik ke Jakarta.

Jumlah pengendara sepeda motor yang terjaring razia pelarangan mudik tersebut sebanyak 2.335 kendaraan.

Data tersebut berdasarkan hasil pemantauan dari sejumlah pos pemantauan pelarangan mudik lebaran non tol di sejumlah jalan arteri.

Data itu diambil sejak Senin (27/4/2020) hingga Sabtu (9/5/2020).

"Total ada 2.335 sepeda motor yang diminta putar balik ke Jakarta," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yoga kepada Tribunnews, Minggu (10/5/2020).

Rinciannya, total sebanyak 1.201 pengendara sepeda motor yang terjaring razia saat hendak mudik pada Minggu pertama atau hingga Minggu (3/5/2020).

Selanjutnya pada Senin (4/5/2020) hingga Sabtu (9/5/2020), sebanyak 800 pesepeda motor yang hendak mudik ditindak oleh pihak kepolisian.

Sambodo mengatakan, mayoritas kendaraan sepeda motor yang terjaring razia mudik lebaran saat melewati pos pemantauan polisi yang berada di sekitar Bekasi dan Karawang.

"Penindakan paling banyak saat pesepeda motor melintasi pos pemantauan di Kedung Waringin," pungkasnya.

Sebagai informasi, pihak Kepolisian memulai melakukan pengawasan warga Jabodetabek yang masih nekat memaksakan mudik lebaran pada 24 April 2020.

Operasi pengawasan pelarangan mudik tersebut akan dilakukan dalam payung operasi ketupat Jaya 2020.

Hal tersebut ditegaskan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo setelah menindaklanjuti keputusan presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang mudik.

"Operasi ketupat terkait dengan larangan mudik ini akan kita mulai hari Kamis malam. Jadi Jumat pukul 00.00 WIB itu sudah kita mulai dan secara serentak di seluruh Indonesia mungkin," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Ia mengatakan, operasi itu akan berlangsung hingga 7 hari setelah hari raya lebaran (H+7 Lebaran).

Sementara itu, pihaknya masih menunggu kajian dari mabes polri terkait jumlah personel yang akan diterjunkan dalam kebijakan tersebut.