Demokrat: Logika Mahfud MD Keliru Buat Rakyat Stres, Negara Tak jamin Hidup Mereka

TRIBUNMANADO.CO.ID - Wakil Sekretaris Partai Demokrat Irwan menanggapi logika Menko Polhukam Mahfud MD dalam penanganan Virus Corona (Covid-19) di Indonesia.

Irwan menyebut logika Menko Polhukam Mahfud MD terlalu dibuat-buat dan keliru, dengan menyebut masyarakat stres karena status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Jikapun ada masyarakat yang stres, bukan karena PSBB. Tetapi karena biaya hidupnya selama dibatasi tidak dijamin oleh negara," kata Irwan kepada Tribun, Jakarta, Senin (4/5/2020).

Menurut Irwan, pemerintah sejak awal tidak pernah serius memerangi pandemi virus Covid-19 atau corona di dalam negeri.

Hal tersebut terlihat dari langkah menggenjot wisatawan asing ke Indonesia, padahal virus tersebut sedang melanda Wuhan, China dan beberapa negara lainnya.

"Kemudian saat awal Maret ada yang positif, kemudian ada yang meninggal, opsi yang dipilih justru PSBB bukan karantina wilayah alias lockdown," ucap Irwan.

Ia menilai, status PSBB yang diterapkan pemerintah juga tidak jelas dan terlihat kebijakan yang diambil lebih mementingkan ekonomi, dibanding menyelamatkan rakyat Indonesia.

"Seharusnya pemerintah malah memperketat PSBB dengan aturan di bawahnya, karena regulasi PSBB tidak ada sanksi tegas, bersifat himbauan sehingga tidak efektif," papar Irwan.

Anggota Komisi V DPR itu menyebut, tidak ada masyarakat yang ingin terjangkit Covid-19 dan semuanya ingin ikuti anjuran pemerintah agar wabah tersebut segera berakhir di Indonesia.

"Tetapi masalahnya ada di pemerintah pusat, mereka hanya peduli penyelamatan ekonomi. TKA China terus masuk, moda transportasi terus beroperasi, penghematan APBN dan pinjaman utang lebih fokus ke stimulus ekonomi," tutur Irwan.

"Penyelamatan nyawa rakyat menjadi lemah dan tidak fokus. Pola yang dilakukan pemerintah ini lebih mirip herd immunity, pembiaran tanpa test kesehatan yang jelas dan masif. Jadi bukan justru merelaksasi PSBB yang sejatinya memang lemah dalam penanganan Covid-19 di tanah air," sambung legislator asal Kalimantan Timur itu.

Sebelumnya, Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan saat ini pemerintah tengah memikirkan relaksasi PSBB.

Sejumlah pertimbangan terkait relaksasi PSBB yang disebut Mahfud antara lain keluhan masyarakat yang kesulitan mencari nafkah dan belanja.

Selain itu pemerintah juga mempertimbangkan tingkat stres masyarakat.