Nasdem Desak Pemerintah Hentikan Kebijakan Ini, Diubah Untuk Bantu Warga Terdampak Wabah Covid-19

TRIBUNMANADO.CO.ID - Partai NasDem mendesak pemerintah agar menghentikan pelatihan daring (online) dalam program kartu prakerja.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad M Ali, ia menilai program latihan itu tak dibutuhkan di masa pendemi Covid-19.

"DPP Partai NasDem mendesak agar fasilitas pelatihan daring dari delapan penyedia layanan tersebut dihentikan," kata Ali kepada wartawan, Sabtu (2/5/2020).

NasDem, lanjut Ali, juga meminta program pelatihan online diubah menjadi program bantuan langsung untuk mereka yang terdampak wabah Covid-19, terutama yang mengalami pemberhentian kerja.

Menurutnya, penghentian program pelatihan onlinee dapat memperbanyak jumlah masyarakat yang menerima manfaat, yaitu dari 5,6 juta orang menjadi 8 juta orang.

"Dengan demikian, tujuan dan target dari pelaksanaan program Kartu Prakerja ini bisa tercapai, yakni menjadi program semi bansos bagi mereka yang terkena dampak wabah corona," ucapnya.

Partai NasDem juga mendesak dilakukannya evaluasi atas pelaksanaan program Kartu Prakerja periode pertama secara menyeluruh aga program ini tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Evaluasi ini menjadi penting agar dalam pelaksanaannya ke depan, program Kartu Prakerja semakin akuntabel, tepat sasaran, dan bisa lebih diukur keberhasilannya.

"Untuk itu, DPP Partai NasDem meminta Fraksi Partai NasDem di DPR untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan program Kartu Prakerja berlangsung," pungkasnya.

Rocky Gerung Sebut Menkeu Tak Setuju dengan Program Kartu Pra-Kerja Karena Pemborosan

Pengamat Politik Rocky Gerung dengan gamblang mencurigai adanya bisnis di balik program Kartu Pra Kerja.

Diketahui progam kartu Pra Kerja saat ini sedang menjadi pembicaraan publik di tengah pandemi Covid-19.

Dilansir TribunWow.com, Rocky Gerung bahkan menyebut bisnis tersebut melibatkan pihak pemerintah.

Terkait hal itu, ia lantas menyinggung nama Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Rocky Gerung meyakini, Sri Mulyani sebenarnya pasti menolak Kartu Pra Kerja karena dianggap merupakan suatu pemborosan.

Melalui tayangan YouTube Rocky Gerung, Rabu (29/4/2020), ia mulanya menyinggung ketidakmampuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyelesaikan dampak yang ditimbulkan oleh Virus Corona.

Rocky lantas menyoroti keinginan Jokowi untuk memertahankan ekonomi di tengah pandemi.

"Problem-nya adalah dual policies antara fraksi ekonomi dan faksi sosiologi di istana tidak bisa diselesaikan oleh Presiden Jokowi," ujar Rocky.

"Dengan akibat Perppu itu akhirnya mendua, mau menangani sosial tapi mau menyelamatkan ekonomi."

Lebih lanjut, Rocky pun menyinggung kemampuan Sri Mulyani mengendalikan ekonomi yang terhempas akibat Virus Corona.
Rocky menilai, Sri Mulyani kini tengah kebingungan mengontrol anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk penanganan wabah tersebut.

"Saya bisa bayangkan misalnya Sri Mulyani pro apa dalam soal itu?," terang Rocky.

"Mungkin Sri Mulyani ekonom raisonal, APBN mesti dikendalikan jangan sampai bolong."

Kebingungan Sri Mulyani itu menurutnya bertambah setelah Jokowi memutuskan meluncurkan Kartu Pra Kerja saat Virus Corona melanda.

Rocky pun menyinggung janji-janji yang dilontarkan Jokowi pada kampanye Pilpres 2019 lalu.

"Tetapi dalam pikiran Sri Mulyani dia berpikir supaya tidak bolong oleh hal-hal yang tidak urgent," jelasnya.

"Misalnya Kartu Pra Kerja, dari awal Sri Mulyani merasa bingung, Presiden menjanjikan Kartu Pra Kerja dalam kampanyenya."

Melanjutkan penjelasannya, Rocky menyoroti peluncuran Kartu Pra Kerja yang diluncurkan saat pandemi Virus Corona.

Menurut dia, pihak istana begitu memperjuangkan Kartu Pra Kerja itu.

"Kita baca di media masa sebelum ribut-ribut soal Covid, sekarang Kartu Pra Kerja itu juga diajukan ," kata dia.

"Bahkan kesannya dipaksakan karena dibela terus oleh istana."

Karena itu, secara gamblang ia mencurigai adanya bisnis di balik proyek yang menghabiskan dana triliunan rupiah itu.

Bahkan menurut Rocky, dalam hati Sri Mulyani pasti menolalk program tersebut.

"Itu artinya ada bisnis di situ, saya enggak tahu siapa yang rancang Kartu Pra Kerja itu."

"Kalau saya duga Sri Mulyani pasti tidak setuju dengan Kartu Pra Kerja itu karena pemborosan," tandasnya.

Simak video berikut ini menit ke-30.00:

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul NasDem Minta Pelatihan Online Prakerja Dihentikan, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/02/nasdem-minta-pelatihan-online-prakerja-dihentikan.