Hujan Kritik Mengenai Program kartu Pra Kerja Bisa Berasal dari Tidak Solidnya Partai Koalisi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Terjadi sorotan terhadap program Kartu Prakerja disinyalir bukan hanya dikarenakan sejumlah isu yang menjadi pertanyaan publik.

Dilihat secara politik juga mengindikasikan terpecahnya partai politik koalisi dalam menyikapi kebijakan ekonomi pemerintah di masa pandemi Covid-19.

Menurut Direktur Voxpol Center Pangi Syarwi menilai, satu kebijakan terbaru yang menjadi kritik keras akhir-akhir ini adalah menyangkut program Kartu Prakerja.

• Chord dan Lirik Lagu SurgaMu dari Ungu Mudah Dimainkan Pemula

• Hotman Paris Bandingkan Selandia Baru dan Brazil Tangani Covid-19, Mana yang Banyak Menderita

Meskipun program ini bermaksud baik, namun menurutnya kelemahan program Kartu Prakerja adalah soal pemilihan mitra yang kurang transparan. Menurutnya, hal ini menjadi penyebab banyaknya kritik yang dilontarkan terhadap program tersebut.

"Terlepas dari kontroversi soal penunjukan 8 platform digital yang menjadi mitra pelatihan, nilainya yang amat besar mencapai Rp 5,7 triliun untuk total biaya pelatihan, menjadikannya sumber kritisisme publik, ada hal lain yang menurut saya juga menarik yakni absennya partai koalisi mengawal dan membela kebijakan ekonomi pemerintah," kata Pangi dalam keterangannya di Jakarta, hari ini.

Pangi menilai kencangnya kritik dan serangan juga dapat berasal dari ketidaksolidan antar partai koalisi membela kebijakan yang menjadi bahan kampanye Jokowi - Ma'ruf Amin di Pemilihan Presiden 2019 tersebut. Padahal, menurutnya, program ini secara ide memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.

"Koalisi pemerintah ini gemuk tapi tidak banyak yang membela seperti katakanlah saat periode pertama Jokowi. Saya melihat saat ini partai pendukung tidak mau pasang badan karena mereka mau menyelamatkan nama partainya sendiri," ujarnya.

Pangi menjelaskan, partai pendukung lebih berkonsentrasi membangun citra agar bisa mendapatkan kepercayaan dan suara dari masyarakat di Pemilu 2024 mendatang.

"Mereka tidak mau membela kebijakan Presiden Jokowi, karena sepertinya sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya koalisi. Dari pada membela kebijakan pemerintah yang saat ini sedang dikritik, lebih baik diam agar tidak ikut-ikutan dikritik," ungkapnya.

Sementara itu pengamat politik Yohan Wahyu melihat polemik soal Kartu Prakerja ini tidak lepas dari problem komunikasi dan komitmen politik antar partai pendukung pemerintah.

"Tujuan Kartu Prakerja untuk situasi ekonomi yang menurun akibat pandemi ini sebenarnya positif, namun karena komunikasi politik berbagai pihak tidak berlangsung optimal, yang kemudian muncul lebih banyak negatifnya", ungkap Yohan.

Untuk itu pemerintah agar lebih mampu melakukan konsolidasi internal, dan mendorong komunikasi politik yang baik dengan seluruh kekuatan politik yang diperlukan.

"Partai politik pendukung pemerintah harus sama-sama berkontribusi menguatkan informasi, serta melakukan kerja kolaboratif agar program Kartu Prakerja ini diterima dan didukung publik secara kuat," ungkap Yohan.

• Alasan Kenapa Seseorang Takut dan Kerap Menutupi Covid-19 yang Dideritanya

• Ditemukan Wujud Fosil Dinosaurus Pertama yang Hidup Dalam Air

Politisi PKB Minta Program Kartu Pra Kerja Diaudit

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pelatihan online melalui program Kartu Prakerja diaudit.