Wagub Rapat Bersama OJK dan Perusahaan Leasing: Akses Relaksasi Kredit Dibuka Luas

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pemprov Sulut menfasilitasi aspirasi masyarakat terkait relaksasi cicilan kredit pembiayaan. 

Wagub Sulut Steven Kandouw pun mengadakan rapat video conference bersama Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan dan Perusahaan leasing, serta perwakilan debitur.

"Pemprov menfasilitasi OJK, Perusahan Peminjaman dan debitur untuk membicarakan soal relaksasi, " kata Mantan Ketua DPRD Sulut ini kepada tribunmanado.co.id,  Rabu (29/4/2020)

Rapat secara online itu dihadiri pula perwakilan lembaga non keuangan (leasing)  dan perwakilan debitur. Dari Pemprov hadir Asisten II Praseno Hadi dan Karo Ekonomi Hanny Wajong. 

• BREAKING NEWS: Positif Covid-19 di Sulut Bertambah 1, Total 44, Pasien Sembuh Juga Naik Jadi 14

Hasil pertemuan itu,  Wagub mengatakan,  semua sepakat diberikan akses bagi debitur untuk mendapatkan relaksasi cicilan 

"Akses untuk debitur dibuka sebesar-besarnya," ujar Wagub. 

Wagub mengatakan,  rapat itu membahas realisasi Peraturan OJK nomor 11 tentang stimulus ekonomi, dan Peraturan OJK nomor 14 tentang restrukturisasi perusahaan pembiayaan.

• BREAKING NEWS: Gadis Remaja Lolak Reaktif Rapid Test, Bakal Ada Pasien Positif Covid-19 di Bolmong?

"Harapannya untuk membantu masyarakat mendapatkan fasilitas keringanan tersebut secara lebih jelas, gampang dan cepat," kata Wagub

Ia mengatakan, ada 10.854 debitur terdampak situasi penyebaran Covid 19. Total nilai mencapai Rp 527 miliar

Dari penyampaian di dalam Vidcon tersebut ternyata sudah terestrukturisasi sebanyak  5.000 debitur dengan nilai Rp 234 miliar.

"Jadi sudah 44 persen debitur," ungkap dia.  

• Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Kotamobagu Bertambah, Sehan Landjar Siap Memberikan Bantuan

OJK juga membuka layanan hotline bagi debitur -debitur yang membutuhkan informasi dan keluhan. 

Tak melihat status, bahkan ASN yang pujya cicilan kendaraan misalnya juga bisa daat relaksasi. 

Pemprov juga mendorong kebijakan membantu di sisi pembayaran pajak kendaraan. Wagub mengatakan, dari Bapenda juga diberikan keringan, 

"Tidak ada denda keterlambatan,tidak ada pajak progresif utk CC tertentu," kata dia. (ryo) 

• Dampak Covid-19, Penjual Burung Ini Ajukan Restrukturisasi Kredit Mobilnya