Pejabat Korsel Yakin Jong Un Masih Sehat

TRIBUNMANADO.CO.ID, SEOUL - Para pejabat Korea Selatan menyerukan kehati-hatian mengenai laporan kondisi kesehatan Kim Jong Un pemimpin Korea Utara. Pejabat Korsel menekankan mereka tidak mendeteksi adanya pergerakan yang tidak biasa di Korea Utara.

• Pebisnis Boleh Naik Pesawat: Pemudik Tetap Dilarang

Dalam suatu forum tertutup pada Minggu (26/4),  Menteri Unifikasi Korea Selatan Kim Yeon-chul, yang mengurusi keterlibatan Korsel dengan Korea Utara, mengatakan pemerintah Korsel memiliki kemampuan intelijen untuk mengatakan dengan keyakinan tak ada kejadian yang tidak biasa di Korea Utara (Korut).

Rumor dan spekulasi mengenai kondisi kesehatan Kim Jong Un dimulai setelah pemimpin Korea Utara itu tidak tampil di depan umum pada hari nasional penting negara itu, 15 April. Tanggal tersebut merupakan kelahiran Kim Il Sung, pendiri Korea Utara sekaligus kakek Kim Jong Un.

Media Korea Selatan pekan lalu melaporkan Kim mungkin telah menjalani operasi jantung atau berada dalam isolasi untuk menghindari paparan Covid-19.  Pada Senin, media pemerintah Korea Utara sekali lagi tidak menunjukkan adanya foto baru Kim atau melaporkan keberadaannya.

Namun, media Korut melaporkan Kim telah mengirim pesan terima kasih kepada para pekerja yang membangun sebuah resor wisata di Wonsan, daerah yang disebut beberapa laporan media Korea Selatan mungkin akan menjadi tempat tinggal sementara Kim Jong Un.

"Posisi pemerintah kami tegas. Kim Jong Un masih hidup dan sehat. Dia sedang tinggal di daerah Wonsan sejak 13 April. Sejauh ini tidak ada gerakan mencurigakan yang terdeteksi," kata Moon Chung-in, Penasihat Kebijakan Luar Negeri Utama Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, kepada saluran  berita di Amerika Serikat.

Gambar satelit dari pekan lalu menunjukkan kereta khusus milik Kim di Wonsan, yang mendukung isi laporan itu, menurut 38 North, yakni suatu kelompok proyek pemantauan Korea Utara yang berbasis di Washington. Meskipun kelompok 38 North mengatakan kereta di gambar satelit itu mungkin kereta pribadi pemimpin Korea Utara, namun belum ada konfirmasi dari pihak independen.

• Apa Saja 4 Penyakit Bawaan yang Sebabkan Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

Seorang juru bicara untuk Kementerian Unifikasi Korea pada Senin tidak mau berkomentar apapun ketika ditanya tentang laporan  Kim berada di Wonsan. Pekan lalu China mengirim satu tim ke Korea Utara termasuk para ahli medis untuk memberi masukan terkait kondisi Kim Jong Un, menurut tiga orang yang mengetahui situasi tersebut.

Belum dapat disimpulkan hubungan antara kunjungan tim dari China ke Korut dengan  kondisi kesehatan Kim. Pada Jumat (24/4), satu narasumber Korea Selatan mengatakan intelijen mereka melaporkan Kim Jong Un masih hidup dan kemungkinan akan segera muncul.

Bentuk perwalian

Beberapa pengamat mengingatkan Kim Jong Un sebelumnya pernah menghilang dari liputan media pemerintah Korut. Selain itu, upaya mengumpulkan informasi yang akurat di Korea Utara terkenal sulit. Media pemerintah Korea Utara terakhir kali melaporkan keberadaan Kim ketika dia memimpin pertemuan Politibiro Partai Komunis Korut pada 11 April.

 Korea Utara tidak pernah mengumumkan siapa yang akan mewarisi posisi Kim Jong Un jika ia sudah tiada atau tidak berdaya untuk memimpin. Selin itu tidak ada informasi rinci yang diketahui tentang anak-anak Jong Un.

Namun, para analis mengatakan saudara perempuan Jong Un, Kim Yo jong, dan para loyalis dapat membentuk sebuah perwalian sampai seorang penerus dari pemimpin Korut itu cukup umur untuk mengambil alih kepemimpinan negara itu.

Kim Jong Un menjadi pemimpin ketika ayahnya Kim Jong Il meninggal pada 2011 karena serangan jantung. Setiap perubahan pada puncak kekuasaan di Korea Utara telah meningkatkan prospek kekosongan kepemimpinan atau runtuhnya dinasti Kim, yang telah memerintah sejak negara itu didirikan pada 1948.

Kim Jong Il telah dipersiapkan selama 20 tahun untuk memimpin negara itu, sementara Kim Jong Un hanya menjalani persiapan satu tahun lebih, karena kematian mendadak ayahnya.

"Kim Yo Jong tidak mungkin mengambil alih kepemimpinan Korut, tetapi dia dapat membantu membangun rezim sementara sebagai pialang kekuasaan sampai anak-anak Kim Jong Un tumbuh dewasa,” kata Go Myong-hyun, seorang peneliti dari Institut Studi Kebijakan Asia di Seoul.

• Ketua DPRD Ditangkap KPK karena Kerap Mangkir

Saudi Hapus Hukum Mati bagi Anak-anak

Arab Saudi tidak akan lagi memberlakukan hukuman mati terhadap seseorang anak di bawah umur yang  melakukan kejahatan. Demikian pernyataan Komisi HAM (HRC), mengutip dekrit kerajaan yang dikeluarkan oleh Raja Salman.

"Dekrit itu mengartikan setiap individu yang menerima hukuman mati atas kejahatan yang dilakukan saat ia masih di bawah umur, tidak dapat lagi menghadapi eksekusi. Sebaliknya, individu itu akan menerima vonis penjara tidak lebih dari 10 tahun di penjara anak," kata Presiden HRC Awwad Alawwad melalui pernyataan.

Tidak langsung diketahui kapan dekrit itu akan diberlakukan. Dekrit itu juga tidak segera dimuat media pemerintah, .

Arab Saudi, yang memiliki catatan HAM di bawah pengawasan intens internasional setelah pembunuhan wartawan Arab Saudi terkemuka pada 2018, menjadi satu di antara eksekutor  hukuman mati terbesar di dunia setelah Iran dan China. Llaporan tahunan terbaru itu diterbitkan Amnesty International.

Lembaga itu mengatakan kerajaan telah mengeksekusi 184 orang pada 2019, termasuk sedikitnya satu orang anak di bawah umur.   "Ini hari yang penting bagi Arab Saudi. Dekrit itu membantu kami dalam menetapkan hukum pidana modern, sekaligus menunjukkan komitmen kerajaan untuk menindaklanjuti reformasi kunci di seluruh sektor di negara kami," kata Awwad.

Pengumuman itu muncul hanya berselang dua hari setelah kerajaan menghapus hukuman cambuk, dalam sebuah keputusan oleh Komisi Umum Mahkamah Agung. Hukuman itu nantinya akan diganti dengan vonis penjara atau denda.

Hukuman mati untuk pelaku kejahatan di bawah usia 18 tahun bertentangan dengan Konvensi Hak Anak PBB, yang diratifikasi oleh Arab Saudi.

“Keputusan itu (menghapus hukuman cambuk) merupakan perpanjangan dari reformasi HAM yang diperkenalkan di bawah arahan Raja Salman dan diawasi langsung oleh Putra Mahkota Mohammed Bin Salman," bunyi sebuah dokumen mengenai penghapusan hukuman cambuk.

Cambuk diterapkan untuk menghukum berbagai kejahatan di Arab Saudi.  Kelompok-kelompok pembela HAM telah mendokumentasikan kasus-kasus pada masa lalu, yaitu ketika hakim Arab Saudi menghukum cambuk para penjahat berbagai pelanggaran, termasuk mabuk di tempat umum dan pelecehan. 

"Reformasi ini merupakan langkah maju penting dalam agenda HAM Arab Saudi dan satu dari banyak reformasi baru-baru ini di Kerajaan tersebut," kata Awwad Alawwad. Bentuk lain hukuman fisik, seperti potong anggota tubuh bagi pencuri atau penggal kepala bagi pembunuh dan pelaku terorisme, belum dilarang.

"Ini adalah perubahan yang disambut baik tetapi seharusnya sudah dilakukan dari sejak dulu," kata Adam Coogle, Wakil Direktur Divisi Timur Tengah dan Afrika Utara di Human Rights Watch. "Tak ada yang menghalangi Arab Saudi agar mereformasi sistem peradilannya yang tak adil." (rtr/dailymail/cnn/feb)