KNPI Ingatkan Ada Potensi Kerugian Negara Rp 5,6 Triliun di Pelatihan Online Pra-Kerja

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI mendukung penuh pemerintah yang sedang mencari berbagai cara untuk membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

"Termasuk program Kartu Pra-Kerja yang bertujuan untuk mengantisipasi pekerja yang kena PHK akibat pandemi Covid-19," ujar Sekjen DPP KNPI Jackson Andre W Kumaat, Minggu (26/4/2020).

Kata dia lantaran tujuannya untuk membantu pekerja yang kena PHK, maka fokus saja semua anggaran ke sana.

KNPI meminta hentikan semua pelatihan online buat pekerja yang kena PHK tersebut dengan mengabiskan anggaran Rp 5,6 Triliun.

• Ketua PPI Sulut Harap Alat Tes Covid-19 Ada di Sulut

Awalnya yang ditunjuk 8 Mitra Platform Digital untuk menyediakan pelatihan online tersebut, sekarang telah dibuka tetapi tetap saja akan diseleksi apakah bisa menambah 8 mitra platform digital penyedia pelatihan online.

Jackson Kumaat menyampaikan bahwa KNPI mendapati dari hasil Diskusi Daring di hari Sabtu 25 April 2020 yg diikuti hampir 100 peserta tentang Kartu Pra-Kerja dengan narasumber Jumhur Hidayat (Mantan Kepala BNP2TKI 2007-2014), Yenny Wahid Direktur The Wahid Foundation, dan lainnya.

Bahwa di pasaran dari salah satu perusahaan aplikasi startup dan platform dari 8 Mitra tersebut sedang mencari subkon dengan memberikan profit 30 persen sampai 50 persen.

Kemudian didapati banyak sekali penyedia platform digital siap bekerja sama gratis dengan pemerintah tanpa harus dibayar.

• Kapolres Mitra Pimpin Serah Terima Jabatan, Ini Pejabat yang Dapat Promosi dan Mutasi

Mereka akan mendapat manfaat ketika ada jasa dompet eletronik e-wallet dan user pengguna platform mereka dari 1.000 pengguna, 10.000 pengguna, 100.000 pengguna hingga menuju jutaan akan mengantarkan mereka dilirik Venture Capital untuk menuju decacorn dan unicorn. Bagi yang sudah Unicorn seperti Tokopedia, akan membuatnya menjadi lebih besar.

"Jadi, KNPI mengingatkan potensi kerugian Negara Rp 5,6 triliun untuk pelathan online tersebut dan saat ini pandemi Covid-19 tidak ada gunanya pelatihan, pekerja kena PHK hanya butuh uang tunai," ujar putra kawanua ini.

Alihkan uang 5,6 triliun menjadi bantuan tunai untuk pekerja, tegas Jackson Kumaat.

DPP KNPI sampaikan belum ada kata terlambat untuk pemerintah segera stop anggaran pelatihan online dan alihkan menjadi Bantuan Tunai Pekerja.

• Simak Prakiraan Cuaca di Wilayah Sulawesi Utara 26 April-2 Mei 2020, Hujan Bakal Terus Terjadi

Kembalikan kerja sama Teknis dengan penyedia platform gratis ke dirjen teknis di Kemenaker RI yang sudah puluhan tahun mengerjakan ini.

Jackson Kumaat sampaikan jangan sampai ditemukan menjadi kerugian negara nantinya Rp 5,6 triliun, karena ada perusahaan pembanding yang bisa memberikan dengan gratis kerja sama.

"Jangan ada seperti kasus e-KTP baru, nilai uangnya sama Rp 5 triliun dan diyakini dikerjakan perusahaan profesional, ternyata subkon dan sub sub kon yang mengerjakan, sehingga jelas ada kerugian uang negara dan menjadi jasus korupsi terbesar yang digarap KPK dan semuanya ada dipenjara sekarang," pungkas dia.

• Selangkah Lagi Pemain Sulut United Ini Sandang Sarjana Ilmu Pemerintahan