Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Nasional

PERNYATAAN Presiden Jokowi Terkait 2 Stafsus Milenial Yang Mengundurkan Diri

Terkait beberapa kontroversi yang ramai diperbincangkan, dua stafsus milenial Presiden Jokowi pun menuai kritik.

(KOMPAS.com/Ihsanuddin)
Presiden Joko Widodo memperkenalkan 7 orang yang menjadi staf khususnya. Pengumuman itu dilakukan di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2019). 

Sejak awal, Jokowi menginginkan adanya anak-anak muda seperti keduanya untuk berkesempatan belajar dan berperan serta dalam pemerintahan dan tata kelola.

"Sebetulnya saya ingin mereka tahu mengenai pemerintahan dan kebijakan publik," kata Jokowi.

Jokowi menyebut bahwa selama menjalankan tugasnya, mereka telah banyak membantu memberikan gagasan inovasi di berbagai sistem pelayanan publik agar menjadi lebih cepat dan efektif.

"Mereka telah banyak membantu saya bersama-sama dengan staf khusus lainnya dalam membuat inovasi di berbagai sistem pelayanan publik sehingga lebih cepat dan efektif," ucapnya.

Selain itu, Jokowi turut mendoakan keduanya agar dapat terus meniti kesuksesan di bidang masing-masing yang selama ini mereka geluti.

"Saya meyakini, insyallah, mereka akan sukses di bidang masing-masing. Belva di bidang pendidikan dan Andi Taufan di bidang tekfin keuangan mikro dan usaha kecil," tutupnya.

 Tidak Menyelesaikan Masalah

Pengunduran diri dua Staf Khusus Presiden, Adamas Belva Devara dan Andi Taufan Garuda Putra, dinilai tidak cukup untuk menyelesaikan masalah dugaan konflik kepentingan.

Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Alvin Nicola mengatakan, pengunduran diri Belva dan Taufan harus dilanjutkan dengan evaluasi terhadap keberadaan stafsus oleh Presiden Joko Widodo.

"Menurut kami tentu niat baik saja tidak cukup. Presiden harus mengevaluasi aturan seputar stafsus, terutama menegaskan bahwa tiap yang dipilih harus mundur dari jabatan lainnya," kata Alvin kepada Kompas.com, Jumat (24/4/2020).

Menurut Alvin, kehadiran stafsus muda yang dipilih Presiden saat ini hanya bentuk akomodasi politik.

Apalagi mereka tidak diwajibkan mundur dari jabatan di perusahaannya.

"Tidak ada benar-benar kewenangan konkret yang dimiliki oleh stafsus, sehingga saran kami posisi stafsus perlu ditinjau ulang bahkan dihilangkan mengingat cost-nya yang tidak sedikit," kata dia.

Alvin menambahkan, stafsus yang telah mengundurkan diri pun harus tetap mempertanggungjawabkan dugaan potensi konflik kepentingan yang dilakukan stafsus tersebut.

Ia mencontohkan terkait terpilihnya perusahaan milik Belva, Ruangguru, sebagai salah satu mitra program Kartu Prakerja milik pemerintah.

Sumber: TribunNewsmaker
Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved