RDP dengan Mitra Kerja, Herson Tegaskan Pergeseran Anggaran bukan Ranah Komisi V

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Komisi V DPR RI yang membidangi Infrastruktur dan Perhubungan, melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja, Senin (20/4/2020).

Mitra kerja yang dimaksud terdiri dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS).

Anggota Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan asal Sulawesi Utara, Hi Herson Mayulu mengatakan, pergeseran anggaran bukan ranah komisi V.

"Bila mitra kerja menggunakan dana SiLPA, mereka harus menginformasikan ke-komisi V terlebih dahulu sebelum digunakan,” kata Herson, sesuai rilis yang diperoleh Tribun Manado, Selasa (21/4/2020).

• ASN Bolmong Ramai Ramai Unduh Aplikasi Pedulilindungi

RDP dengan mitra kerja komisi V DPR secara virtual, dilaksanakan mulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB.

Agenda yang dibahas adalah realisasi anggaran sampai Maret 2020, realokasi anggaran tiga lembaga tersebut terkait penanganan Covid-19.

Pada rapat itu, tiga lembaga Negara yang menjadi mitra kerja komisi V, diberi kesempatan menjelaskan perkembangan realisasi anggaran masing-masing.

• Sosialisasi Keliling Bawa Peti Mati, Bupati Boltim Viral hingga Disebut Juru Bicara Corona Terbaik

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati memaparkan realisasi anggarannya selama tahun 2020.

“Yang kami sampaikan pada rapat ini merupakan penjelasan sebelum kami mendapat surat dari Kemenkeu pada 17 April 2020,” kata Dwikorita.

Dia melanjutkan, untuk alokasi anggaran tahun 2020, Rp 3.056.259.932.000. Realisasi Rp 337.553.472.177 (11,04 % penyerapan).

SILPA hingga 3 April 2020 Rp 5.197.294.356.

• BEREDAR Foto-foto Kulit Pasien Virus Corona di Wuhan China Terbakar dan Menjadi Sangat Gelap

Alokasi anggaran menjadi Rp 2.475.621.633.000 (pemotongan 580.638.299.000).

Sebanyak Rp 2,1 miliar dialihkan dari Rp 5,1 miliar SILPA untuk sarana penanggulangan Covid-19.

“Sedang dilakukan penelaahan terhadap kegiatan yang dapat ditunda sembari menunggu petunjuk teknis Kemenkeu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BNPP Bagus Puruhito, juga memaparkan alokasi dan realisasi anggaran.

Alokasi anggaran tahun 2020 Rp 2,25 triliun.

• Pangdam XIII/Merdeka Bersama Forkopimda Sulut Laksanakan Bakti Sosial

Untuk realisasi Rp 273,41 miliar (12,13% penyerapan).

Pengurangan anggaran Rp 670,48 miliar (29,8% anggaran) menjadi Rp 1,58 triliun.

Selain itu, beberapa anggaran telah diusulkan ke KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara) tapi belum terealisasi sehingga berdampak pada realisasi penyerapan.

"Pengurangan anggaran yang signifikan tersebut mempengaruhi kinerja BNPP secara keseluruhan,” jelasnya.

Plt Kepala BPWS Achmad Herry Marzuki pun memparkan hal yang sama.

• Amerika Kirim Ilmuwan ke China, Selidiki Laboratorium Virologi Wuhan, Paksa Tiongkok Buka Pintu

Dimana, alokasi anggaran tahun 2020 Rp 215.921.503.000.

Penyerapan anggaran Rp 6.816.753.000 (3,16%).

Sedangkan untuk alokasi penanganan Covid-19 Rp 59,05 miliar (Menjadi 156,87 miliar).

Bukan itu saja, ada pembatasan pengadaan lahan kawasan strategis Suramadu karena Covid-19 sehingga realisasi Rp 100,92 miliar tertunda.

• Ardi Bakrie Khawatir Mikhayla Makin Akrab dengan Aburizal Bakrie, Suami Nia Ramadhani Curhat di IG

“Pembangunan/peningkatan jalan di kawasan kaki jembatan Suramadu serta di klaster Madura masih menunggu finalisasi dokumen perencanaan teknis oleh daerah untuk dilakukan lelang,” bebernya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan, harus ada aturan yang menjadi dasar pergeseran anggaran.

"Hendaknya ada Perpu dan Perpres, tidak mengabaikan UU. Setiap pergeseran yang ada harus ada persetujuan komisi V DPR,” katanya.

Lasarus juga mengemukakan harapannya agar potongan anggaran ini tidak menghabiskan kembali anggaran internal.

“Ini bisa sebagai penguatan dalam rangka penyangga kekuatan masyarakat dalam menghadapi Covid-19,” jelasnya.

• Bisa Dijadikan Ucapan Selamat Hari Kartini, Berikut 10 Quotes RA Kartini, Bagi di WA dan Instagram

Secara umum, RDP Komisi V dengan Kepala BMKG, BNPP dan BPWS, belum menghasilkan kesimpulan karena angka-angka anggaran yang dijelaskan oleh BMKG akan dirapatkan dengan Kemenkeu.

Namun demikian beberapa penegasan pada rapat tersebut berhasil dirumuskan.

Yaitu, Komisi V meminta BMKG, BPWS, BNPP agar dalam refocussing ke program padat karya tunai dan bansos untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Komisi V meminta BMKG, BPWS, BNPP mengevaluasi dan mempertajam kembali rincian refocussing anggaran kegiatan dan realokasi anggaran per eselon 1 dan, masukan serta saran dari komisi V DPR RI menjadi pertimbangan.

Selanjutnya, Komisi V sepakat agar BMKG, BPWS, BNPP akan kembali menggelar pembahasan terkait hal-hal di atas. (Nie)

• Ibu Lawan Buaya untuk Selamatkan Putranya, Selamat Berkat Tutup Bagian Ini Pada Tubuh Reptil