Staf Khusus Presiden
Sandiaga Uno Prihatin Kepada Staf Khusus Presiden yang Buat Kesalahan: Dimaafkan, Niatnya Baik
Tak ingin masalah menjadi panjang, Sandiaga meminta semua pihak memaafkan kesalahan yang telah dibuat oleh Stafsus tersebut.
TRIBUNMANADO.CO.ID - Politikus Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno, menanggapi soal kisruh yang melibatkan Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, apa yang dilakukan oleh Stafsus tersebut memiliki niat baik untuk membantu masyarakat.
Tak ingin masalah menjadi panjang, Sandiaga meminta semua pihak memaafkan kesalahan yang telah dibuat oleh Stafsus tersebut.
Dikutip dari keterangan persnya pada Minggu (19/4/2020), awalnya Sandiaga mengaku prihatin melihat adanya konflik tersebut.
"Tentunya sangat prihatin terhadap polemik ini, karena di saat-saat dimana pemerintah pusat, dan daerah harus terus meningkatkan kepercayaan publik," jelasnya.
Sandiaga menyayangkan kisruh justru terjadi saat Indonesia sedang dilanda pandemi Virus Corona (Covid-19).
"Berkaitan terutama dengan penanganan Covid-19, sebagaimana kita bisa menghambat, dan memutus mata rantai Covid-19," kata Sandiaga.
"Di saat banyak juga anggota masyarakat yang terdampak secara kesehatan, maupun juga ekonominya."
Sandiaga lalu menyoroti peran para Stafus milenial.
Menurutnya mereka memiliki peran bagus dalam memberikan dampak positif terhadap masyarakat, namun harus disertai dengan tata cara pemerintahan yang baik atau good governance.
"Teman-teman, sahabat-sahabat saya, stafsus milenial ini bisa menjadi suatu agen perubahan," ucap Sandiaga Uno.
"Memberikan contoh yang baik bagaimana sebagai pejabat publik juga menjunjung tinggi good governance, menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi, fairness."
"Dan juga bagaimana menghindari benturan maupun potensi benturan, dan konflik kepentingan," papar Sandiaga.

Sandiaga meyakini apa yang dilakukan oleh para stafsus memiliki niat baik untuk membantu masyarakat.
"Pasti nawaitunya, niatnya baik, namun dalam keadaan seperti sekarang kita harus memastikan standar yang harus kita terapkan kepada pejabat publik itu."