Anggota DPRD Sulut Ini, Kritisi Kebijakan Pemkot Bitung Terkait Hal Ini

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Pembatasan orang yang masuk ke Kota Bitung yang mulai diterapkan sejak Jumat (3/4/2020), menuai kritik dari anggota DPRD Provinsi Sulut.

Terkait dengan penutupan dan pembatasan di sejumlah wilayah di Provinsi Sulut sempat diangkat dalam rapat paripurna DPRD Sulut tentang laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ), di gedung DPRD Sulut Rabu kemarin.

"Pembatasan yang dilakukan pemerintah kota Bitung lucu. Kami warga yang tinggal di Sagerat mau ke daerah Girian tetap diperiksa, padahal pembatasan itu hanya untuk orang dari luar Bitung mau masuk ke Bitung," tutur Fabian Kaloh anggota DPRD Sulut dari Fraksi PDI Perjuangan, Kamis (16/4/2020).

• BREAKING NEWS: Bitung Berlakukan Jam Operasional Kendaraan Angkutan Orang dan Pribadi

Kepada Tribunmanado.co.id, personel komisi I juga mempertanyakan upaya pembatasan dan jam operasional kendaraan angkutan orang dan pribadi yang akan dimulai Jumat besok, apakah itu sudah ada izin dari pemerintah pusat?

Mantan birokrat Pemerintah Kota Bitung ini berpendapat, pemeriksaan yang dibuat Pemerintah Kota Bitung di bawah kepemimpinan Wali kota Bitung Max J Lomban dan Wakil Wali Kota Maurits Mantiri itu bagus, tapi harus dipikirkan aspek lain.

Dia mencontohkan masyarakat di daerah Desa Klabat, Pinili dan Tatelu Minut keberatan dengan penutuan akses jalan ke Bitung di Kelurahan Karondoran dan Pinasungkulan.

"Jangan tutup, lepas aja petugas disitu untuk pemeriksaan. Kalau menutup sebagian atau seluruh wilayah harus ada koordinasi dan izin dari pemerintah Provinsi Sulut, serta harus melalui kajian/analisa yg matang, jika itu semua sudah ada silakan saja," urainya.

Penutupan sebagian atau seluruh akses utama jalan antara Kabupaten Kota akan ada konsekuensinya.

Sehingga pemerintah kota akan mengambil kebijakan itu harus menanggung semua konsekuensinya.

• Kajati Sulut Peduli Jurnalis Berbagi Kasih dengan Memberikan Sembako dan Masker

Dia mengusulakan apa yang dilakukan Pemkot Bitung terkait pemeriksaan kesehatan orang masuk buat kayak model drive thru, tempatkan petugas di empat pintu masuk tersebut di Karondoran, Pinasungkulan, Sagerat dan Tanjung Merah.

Kemudian siapkan 3P personel, peralatan dan pembiayaannya.

"Kalau itu yang bisa dilakukan pemkot saya kira semua warga akan setuju dan tidak ada konsekuensi lain yang harus ditanggung oleh pemerintah," tandasnya.(crz)

• Pemkab Bolsel Salurkan 32.816 Paket Sembako, Bupati Minta Warga Tetap di Rumah