Taufik: Fenomena 'Sinterklas' Memang Nampak Terjadi Karena Bagian dari Kecemasan Masyarakat

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pengamat politik Sulawesi Utara (Sulut) Taufik Tumbelaka, memberikan tanggapan terkait calon kepala daerah yang ramai-ramai menjadi 'Sinterklas' di tengah pandemi virus corona.

"Fenomena 'Sinterklas" atau 'Robin Hood' memang nampak terjadi karena ini bagian dari adanya kecemasan masyarakat di Sulut," katanya kepada Tribun Manado, Senin (6/4/2020).

Lanjut dia, kecemasan atas wabah virus corona atau covid-19 dan kecemasan dampak sosial ekonomi yang terjadi.

"Kebijakan alokasi anggaran, membagi bantuan kemasyarakat sebenarnya bagian dari kewajiban Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah di Sulut," jelasnya.

Ia menyatakan, langkah ini juga terjadi di beberapa daerah di luar Sulut seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur.

Namun, ada situasi yang berbeda di Sulut yaitu akan ada Pilkada Gubernur Sulut sehingga menyeruak aroma kepentingan politik di mana bantuan yang diberikan kepada masyarakat tercium aroma kepentingan politik praktis.

"Dampak nyata yang terlihat di lapangan adalah gerakan membantu rakyat seperti tidak terkoordinasi dengan baik antar kabupaten/kota," ungkapnya.

Taufik menjelaskan, padahal dalam situasi seperti sekarang ini diperlukan kebersamaan dan kekompakan di lapangan agar masyarakat dapat terbantu.

"Hal ini mengakibatkan jika beberapa provinsi, khususnya di Pulau Jawa menghadapi 2 kecemasan, covid-19 dan sosial ekonomi, maka di Sulut bertambah satu lagi adalah kecemasan adanya persaingan politik terkait Pilkada Gubernur Sulut," beber pengamat politik itu.

Terangnya, jika hal ini terus berlangsung maka yang paling dirugikan adalah masyarakat.

"Ini dikarenakan hak-hak masyarakat guna mendapat penanganan yang maksimal dari pemerintah daerah di Sulut menjadi tergerus kepentingan para oknum elit politik yang diprediksi akan bertarung dalam Pilkada Gubernur Sulut," sebutnya.

Ia menambahkan, untuk mengatasi terpapar hak masyarakat mendapat haknya, maka para elit politik sebaiknya melakukan komitmen bersama.

Sehingga, kewajiban mereka (red: pemangku kebijakan) dapat melaksanakan kewajiban membantu masyarakat lebih optimal.

"Intinya perlu komitmen kuat dari semua pihak terlebih khusus para elit politik untuk menjadikan situasi ini sebagai suatu gerakan kemanuasian atau gerakan peduli kemanusiaan," pungkasnya. (Ang)