Ternyata Ini yang Akan Terjadi Jika Sistem Lockdown Diterapkan di Ibu Kota Jakarta

TRIBUNMANADO.CO.ID - Negara Indonesia memang berbeda dengan Malaysia, negara ini lebih memilih untuk menerapkan pembatasan interaksi (social distancing).

Baik secara tatap muka maupun kontak fisik, dibandingkan dengan penguncian (lockdown).

Saat ini di ibu kota, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Instruksi tersebut adalah dengan menerapkan social distancing pada warganya, termasuk sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH).

Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam menekan penyebaran virus corona (Covid-19) yang semakin massive di Indonesia, khususnya Jakarta.

Sistem lockdown masih belum dilirik pemerintah pusat, karena bisa berdampak kian buruk bagi perekonomian Indonesia yang tengah terpuruk.

Lalu apa yang akan terjadi jika ibu kota Jakarta menerapkan sistem lockdown?

Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira menilai aktivitas banyak perusahaan di Jakarta akan terganggu jika lockdown terjadi.

Hal ini karena perputaran bisnis mayoritas terpusat di ibu kota.

"Peredaran uang sebagian besar di Jakarta, kalau lockdown, aktivitas semua perusahaan yang kantor pusatnya di Jakarta akan terganggu," ujar Bhima, kepada Tribunnews, Jumat (20/3/2020) sore.

Ia menjelaskan bahwa banyak karyawan yang memiliki kantor di Jakarta, namun tinggal di wilayah lainnya, misal kota penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, serta kawasan lainnya.

"Secara lebih luas, ada 1,2 juta unit kantor di Jabodetabek, kemudian ada 7,3 juta orang karyawan. Mereka ini kan tidak hanya menetap di Jabodetabek, tapi juga berasal dari daerah sekitarnya. Pastinya pendapatan terganggu," tegas Bhima.

Selain itu, dampak buruk yang bisa ditimbulkan dari lockdown ini adalah menumpuknya utang kaum pekerja karena tidak sanggup memenuhi pembayaran terkait kebutuhan hidup mereka akibat sistem tersebut.

"Padahal banyak pekerja yang punya cicilan motor, rumah, tagihan listrik dan utang lainnya. Pemerintah harus pikirkan kelompok rentan ini juga," jelas Bhima.

Lebih lanjut ia pun menyebutkan sejumlah dampak buruk lainnya, satu di antaranya menyasar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"UMKM juga kena imbas paling parah, driver ojol tidak bisa bekerja, gelombang PHK naik, pertumbuhan ekonomi bisa anjlok signifikan, krisis makin cepat," kata Bhima.