Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Bu RT Geram Data 2 WNI Posifif Virus Corona Dibocorokan, Najwa Shihab Kaget

ungkapan kekesalan muncul dari Tetangga yang juga bu RT dari pasien virus corona kepada najwa shihab.

Editor: Rhendi Umar
Kolase Youtube Najwa Shihab
Bu RT Geram Data Pasien Corona Dibocorkan Wali Kota Depok 

Pasalnya, pihak pejabat tersebut memberikan pernyataan yang simpang siur.

"Tapi yang membuat kami syok, satu soal privasi data yang viral, yang kedua statemen otoritas yang data dari A - Z itu beda-beda semua,"

"Dan itu banyak menyakitkan. Menyakitkan pasien, menyakitkan lingkungan kami, dan itu simpang siur," paparnya.

"Jadi kami bingung, mana sih yang harus kami pegang informasinya?" tegas bu RT.

HP Vivo V19, Seri Terbaru Vivo, Segera Rilis 10 Maret 2020, Simak Spesifikasi dan Harganya

Kemudian, bu RT ini menyinggung pernyataan dari Wali Kota Depok, Mohammad Idris Abdul Somad.

"Pertama statement dari Wali Kota Depok yang menyatakan bahwa perumahan Studi Alam Indah itu eksklusif, tidak saling kenal satu smaa lain. Padahal warga kami itu ghuyub, saling mengenal dan banyak ruang untuk saling ketemu," ungkap bu RT Anis Hidayah.

"Banyaklah informasi simpang siur yang menyangkut perumahan kami dan itu gak benar," tegasnya.

Ditambah lagi dengan Wali Kota Depok yang ungkap beberkan secara detail nama dan alamat lengkap pasien virus corona.

"Nama, alamat persis itu disampaikan oleh Wali Kota yang seharusnya mesti apa yang harus dilakukan pertama, siapa sih yang menyebar luaskan data pasien," kata Anis Hidayah.

Padahal data pasien itu seharusnya dilindungi seperti halnya di negara lain.

"Setahu kami data pasien di berbagai negara itu dilindungi, diproteksi bahkan nick name saja tidak ada."

"Bahwa ada pasien satu, dua, tiga misalnya tetapi ini begitu diumumkan oleh presiden semua datanya viral bahkan Wali Kota menyebut nama dan alamatnya," tambahnya

Sehingga, bu RT Anis Hidayah pun meminta agar ada tindakan lebih tegas terkait penyebaran data pasien.

Menurutnya, seharusnya pemerintah daerah mendahulukan atau berdasar dari informasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak terjadi simpang siur.

"Ini kan menurut saya perlu ada tindakan yang tegas oleh presiden atau dalam hal ini Pak Moeldoko sebagai kepala KSP ya semua harus didulukan biar masyarakat ini tidak bingung, masyarakat tidak dirugikan," ungkapnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved