Tidak Setuju dengan Adanya Dewan Pengawas KPK, Abdullah: Pimpinan KPK Hanya Menjadi Event Organizer
Eks penasihat KPK mengkritik keberadaan Dewan Pengawas KPK yang justru bisa menimbulkan penyalahgunaan wewenang.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Saat sidang pengujian Undang-Undang KPK di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (4/3/2020), Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua menyinggung soal keberadaan Dewan Pengawas KPK.
Dalam persidangan tersebut Abdullah hadir sebagai saksi yang dihadirkan oleh pemohon.
Ia mengatakan keberadaan Dewan Pengawas KPK bisa digunakan untuk menyalahgunakan wewenang.
"Dengan ada dewan pengawas yang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mereka tidak tertakluk pada SOP, kode etik, dan peraturan kepegawaian, maka berpotensi untuk terjadi penyalahgunaan wewenang dan kesempatan," kata Abdullah di hadapan majelis hakim MK.
Menurut Abdullah, pada UU KPK sebelum revisi, khususnya Pasal 21, disebutkan bahwa struktur KPK terdiri dari pimpinan, penasihat, dan pegawai KPK.
Sementara itu, pada UU KPK hasil revisi, strukturnya berubah menjadi dewan pengawas, pimpinan, lalu pegawai.
Abdullah menilai, dengan struktur demikian, pimpinan KPK hanya menjadi event organizer yang berfungsi menjalankan tugas-tugas dan perintah dari dewan pengawas.
"Maka kemudian potensi pimpinan KPK menjadi sangat terganggu," ujar dia.
Abdullah juga menyinggung tentang wewenang dewan pengawas.
Dalam UU KPK hasil revisi, disebutkan bahwa dewan pengawas berwenang menyusun kode etik dan melakukan persidangan terhadap pelanggaran kode etik, baik yang dilakukan pimpinan maupun pegawai KPK.
Namun, tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa dewan pengawas harus takluk terhadap undang-undang, kode etik, maupun SOP kepegawaian KPK.
"Saya sebagai penasihat KPK takluk menggunakan ketentuan jam 8 sampai jam 5 harus mengisi time sheet, harus melakukan ketentuan berdasarkan kode etik dan peraturan kepegawaian," kata Abdullah.
"Di sinilah terjadi potensi penyalahgunaan jabatan," ucap dia.
Untuk diketahui, sejak disahkan oleh DPR pada September 2019 lalu, UU KPK hasil revisi digugat oleh sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi.
Salah satu gugatan diajukan oleh pimpinan KPK masa jabatan 2015-2019.
