Ekonomi Indonesia Terpuruk karena Wabah Virus Corona, Pemda Diminta Maksimalkan APBD

TRIBUNMANADO.CO.ID - Prospek perekonomian dunia, termasuk Indonesia sepanjang tahun ini tidak begitu cerah.

Berbagai tekanan datang terutama dari wabah virus corona jenis Covid-19 yang berisiko membuat perlambatan laju ekonomi domestik bahkan ke bawah level lima persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi turun hingga ke level 4,7 persen di 2020 jika perekonomian China mengalami kontraksi sebesar satu persen.

Hal tersebut kembali disampaikannya pada Rapat Kerja (Raker) Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (28/2) lalu. 

"Dengan kondisi ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menurun dari lima persen. Kita perlu menentukan kebijakan sehingga pertumbuhan ekonomi kita bisa bertahan,” tuturnya seperti dikutip dalam laporan Kementerian Keuangan. 

Oleh karena itu, bendahara negara itu berharap, pemerintah daerah mengoptimalkan penggunaan anggarannya untuk menopang ekonomi masyarakat.

Apalagi, pemerintah mulai tahun ini mempercepat penyaluran dana desa sebagai bagian dari upaya mendorong realisasi belanja pemerintah di daerah sehingga perekonomian tetap melaju. 

Sri Mulyani menegaskan, dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian akibat penyebaran virus Corona saat ini, peran APBN, APBD, dan APBDesa menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

"Dana desa ini adalah dana rakyat. Gunakan untuk mengurangi kemiskinan di desa. Dana Desa adalah lokomotif bagi pembangunan nasional,” ujar Sri Mulyani. 

Wabah Covid-19 berpotensi menekan kinerja perekonomian, terutama dari sisi perdagangan internasional yaitu ekspor dan impor.

Sumatera Selatan sebagai eksportir besar komoditas karet mentah, menurut Sri Mulyani, harus bersiap untuk mengantisipasi tekanan dari sisi permintaan maupun harga komoditas yang terjadi saat ini. 

"Harga komoditas karet dan CPO menurun begitu karena permintaan dunia menurun dan harga turun. Ini juga terjadi di Sumatra Selatan. Di sinilah pentingnya kita untuk menggunakan APBN, APBD, APBDes untuk melindungi perekonomian masyarakat kita. Inilah tantangan (pengelolaan Dana Desa) yang harus kita jaga dan kelola,” sambungnya. 

Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa penggunaan dana desa juga harus ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, dan menurunkan angka kemiskinan.

Ia berharap, desa sebagai unit terkecil ekonomi dapat berperan maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan seiring dengan alokasi dana desa dan dukungan finansial untuk aparat desa yang makin meningkat dari tahun ke tahun. 

Tahun ini, Kemenkeu mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp 72 triliun, lebih besar dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 70 triliun.

Provinsi Sumatra Selatan menerima alokasi dana desa sebesar Rp 2,71 triliun yang disalurkan untuk 2.853 desa pada tahun 2020.(*)

Artikel ini telah tayang KONTAN dengan judul Ekonomi tertekan, Menkeu minta anggaran daerah untuk lindungi masyarakat.