Breaking News
Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Berita Sulut

Onibala Anjurkan Pemkab-DPRD Minsel Berembuk Selesaikan Persoalan Internal

Inspektur Provinsi Sulut Meiki Onibala mengatakan, Pemkab Minsel jangan melempar bola panas masalah ke Pemprov

Penulis: Ryo_Noor | Editor: David_Kusuma
Tribun manado / Ryo Noor
Inspektur Provinsi Sulut Meiki Onibala 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemprov Sulut tak pernah berniat menghambat pengesahan APBD Minsel. Inspektur Provinsi Sulut Meiki Onibala mengatakan, Pemkab Minsel jangan melempar bola panas masalah ke Pemprov.

Jika APBD belum disahkan berarti ada masalah yang belum terpecahkan di Minsel sendiri

"Jadi pertanyaan daerah lain sudah, kenapa minsel belum? Berarti ada yang belum beres, " ujarnya

Pemprov selalu menjalankan sesuai prosedur, dan tertib aturan.

KPU Minsel Periksa Berkas Calon Independen

Persoalan yang mencuat ada di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Minsel

"AKD inikan ranah DPRD Minsel. Selesaikan dong. Pemprov setahu saya sesuai prosedur sesuai ketentuan. Tidak pernah menghalangi, " kata dia.

Akibat masalah ini, Minsel belum bisa memanfaatkan APBD 2020. Kena imbas juga ke dana hibah Pilkada Minsel 2020.

BREAKING NEWS, Napi di Lapas Kelas IA Manado Ditemukan Gantung Diri

Pilkada Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) terancam tak bisa terlaksana. Sampai sekarang APBD 2020 yang diusulkan Pemkab Minsel belum disetujui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut).

Di dalam APBD itu terdapat anggaran untuk KPU dan Bawaslu Minsel sebesar Rp 59 miliar.

Legislator Sulut dari daerah pemilihan (Dapil) Minahasa Selatan-Minahasa Tenggara James Arthur Kojongian mengatakan jika pemkab tak bisa mendanai pilkada, maka pemprov harus meng-takeover.

"Pemprov harus turun tamgan dan mengambil alih jika dana tak ada. Tanggung jawab harus dari provinsi," ujar Wakil Ketua DPRD Sulut ini.

Ventje Rumangkang Tutup Usia, Wagub SK Ungkapkan Belasungkawa : Almarhum Putra Terbaik Sulut

Sesuai amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) kata Kojongian, pilkada serentak harus dilaksanakan 23 September 2020. Jika pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Minsel tak punya dana, maka pemprov harus mengadakannya.

Apalagi pilkada nanti bukan hanya memilih bupati dan wakil bupati tetapi juga untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. "Pemprov harus bertanggungjawab," ujar Bendahara Golkar Sulut ini.

Sementara itu sejumlah nama sudah dielus-elus akan maju di pilkada. Nama seperti Michaela Elsiana Paruntu, Franky Donny Wongkar, Verna Ingkiriwang, Royke Sondakh adalah bakal calon yang akan meramaikan hajatan pesta demokrasi ini. (ryo)

Kadisparbud Bolsel Pastikan Ada Corona di Festival Teluk Tomini 2020

Sumber: Tribun Manado
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved