Indonesia Dicabut dari Negara Berkembang, Suharso Monoarfa Khawatir dengan RPJMN Kedepan
Keputusan AS mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang menuai tanggapan dari Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
TRIBUNMANADO.CO.ID - Keputusan Amerika Serikat (AS) mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang, ikut ditanggapi Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Dia pun meminta kepada AS untuk tetap mempertahankan beberapa fasilitas ekonomi yang diberikan ke Indonesia.
Suharso mengatakan, meski sudah masuk ke kategori negara berpendapatan menengah ke atas, Indonesia masih berada di fase awal.
"Baru saja naik kelas, mestinya tidak bisa ditinggal serta merta seperti itu, kita tetap memerlukan dukungan internasional," kata dia di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (24/2/2020).
• Nikita Mirzani Terancam 2 Tahun Penjara, Didakwa Kasus Penganiayaan, Sidang Perdana KDRT Dipo Latief
Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Pembangunan Persatuan (PPP) itu meminta kepada AS untuk mempertahankan fasilitas pembiayaan atau pendanaan terhadap proyek nasional.
Sebab menurutnya pendanaan bersumber dari dalam negeri masih sangat terbatas.
"Jadi mau tidak mau kita inginkan (pendanaan), harapan kita, apakah dalam bentuk investasi langsung, dalam bentuk pemberian fasilitas murah jangka panjang dan kerja sama ekonomi lainnya," tutur dia.
Suharso pun memastikan dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara berkembang oleh AS, akan berdampak terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Pasti lah (berdampak ke RPJMN)," kata dia.
• Wisudawan Program Doktor Meninggal Mendadak 15 Menit Sebelum Dilantik Rektor USU
Pasalnya, dengan dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara berkembang maka akan ada pencabutan fasilitas-fasilitas yang sebelumnya diterima.
Salah satu keistimewaan yang akan hilang dengan dicabutnya status negara berkembang ialah pinjaman yang tidak lagi murah.
"Tapi tidak terlalu mahal, karena kita masih di tengah," ujarnya.
Selain itu Indonesia nantinya tidak lagi mendapat keistimewaan terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama. Sebab kata dia, Indonesia akan diperlakukan layaknya negara maju oleh AS.
Dampak Buruk yang Bakal Terjadi
Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menanggapi soal keputusan AS mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang.