Orangtua Bingung Bayar SPP via GoPay: Potensi Kelola Rp 225 Miliar

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatur pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) menggunakan Go-Pay via aplikasi Go-Jek. Bila kebijakan ini diterapkan di Sulawesi Utara, diperkirakan Rp 225 miliar uang SPP akan dikelola Go-Pay per tahun.

Estimasinya di Sulut total 434.513 siswa SD, SMP dan SMA sederajat (lihat grafis). Untuk siswa SD diasumsikan membayar SPP Rp 10 ribu, SMP Rp 50 ribu dan SMA sederajat Rp 100 ribu, maka ada Rp 18,81 miliar uang SPP dikelola Go-Pay. Sistem ini diyakini akan mempermudah orangtua murid dan pihak sekolah.

• Menteri Nadiem Jengkel Dikaitkan dengan GoPay

Sayangnya, rencana pembayaran SPP secara online belum ditunjang sarana infrastruktur memadai. Bahkan hampir sebagian besar daerah di Bumi Nyiur Melambai belum terlayani Go-Jek, penyedia layanan Go-Pay.

Sejumlah orangtua siswa di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) bingung dengan kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim. "Apa itu Go-Pay ya," kata Marlin, orangtua siswa, Kamis (20/2/2020). Setelah dijelaskan Tribun Manado, ia tetap tidak paham. Maklum, di daerah ini belum ada ojek online. Padahal fasilitas pembayaran itu berada di akun, transportasi online bernama Go-Jek.

Apalagi, lanjut Marlin, selama ini dia tidak pernah membayar SPP ataupun mengeluarkan biaya untuk membayar perlengkapan sekolah dua anaknya. Menurutnya, semuanya sudah ditanggung pihak sekolah menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Pakaian seragam pun hingga sepatu kami dibantu pemerintah," tegasnya.

Begitu juga dengan Silvana, orangtua siswa lainnya. “Wah saya kurang tahu tentang ini (Go-Pay) ya? Maklum orang desa, jadi tidak mengerti apa yang dimaksud menteri,” tukasnya.
Ia berkelakar malah transportasi lain, mengingat di daerah ini tak ada transportasi online.

"Wah di sini tak ada ojek online, kalau bisa bentor online," cetusnya lalu tertawa.
Dia mengatakan, selama ini tak pernah mengeluarkan uang untuk biaya sekolah. SPP sudah ditanggung dana BOS. "Kami bayar uang komite tapi tidak setiap bulan, itupun partisipasi," kata dia.

Kepala Dinas Pendidikan Bolmong Renti Mokoginta masih menanti juknis wacana pembayaran SPP lewat Go Pay yang digulirkan Menteri Nadiem. "Kita masih nantikan juknisnya," kata dia. Dikatakan Renti, SPP dan biaya lainnya siswa SD dan SMP di Bolmong sudah ditanggung dana BOS. Sempat menjadi gurauan, kini Go-Jek resmi mengumumkan layanan terbarunya. Aplikasi Go-Jek kini tersedia untuk membayar SPP sekolah.

Orangtua dan wali murid sekolah swasta kini bisa membayar SPP dan biaya pendidikan lain dengan Go-Pay. Pembayaran tersebut dilakukan melalui fitur GoBills. Layanan terbaru ini membebaskan orangtua dan wali murid untuk membayar pendidikan anak di mana saja dan kapan saja tanpa harus hadir ke sekolah.

• PA 212-FPI Ancam Pengacau Aksi: Aksi Diklaim Diikuti 100 Ribu Massa

Adanya fitur terbaru ini, menurut Arno akan memudahkan orangtua yang sibuk bekerja tanpa khawatir akan melewatkan tenggat pembayaran SPP.

Kebijakan Mendikbud tak berpengaruh di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Untuk tingkatan SD dan SMP sudah tak lagi membayar SPP. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bolsel Rante Hattani. "Kalau di Bolsel sudah tak ada SPP," ujarnya, Kamis (20/2/2020).

Selain itu, Rante mengakui jika di Bolsel sejauh ini belum ada yang menggunakan aplikasi Go-Pay. "Mungkin lebih efektif jika di kota-kota besar," ucap dia.
Kebijakan itu menuai kontroversi di Kota Bitung. Jemmy Paulus, orangtua siswa yang mengaku bingung. "Saya bingung kalau Go-Pay isi saldonya lewat apa? Terus nama sistemnya apa juga. Melalui bank atau tidak, apakah ada standar nominal dan lain sebagainya," kata Jemmy.

Namun dia mengakui terobosan itu sangat bagus guna memudahkan orangtua. "Bagus, mempermudah kami orangtua. Misalnya sedang sibuk kerja atau ada di luar kota sementara sudah waktunya memberikan bantuan atau partisipasi untuk sekolah, terbantu dengan adanya trobosan pak menteri," timpal orangtua siswa lainnya, Arham Dila yang anaknya duduk di bangku SD, SMP dan SMA.

Kepala SMAN 3 Bitung Ronny Bawotong mengatakan, jika kebijakan itu diberlakukan, pihaknya akan menaatinya. Namun, terkait item-item apa saja yang bisa dilakukan 'transaksinya' lewat Go-Pay, belum ditanggapi. Kepala SMPN 12 Bitung Pdt Robby Kawengian menilai, trobosan itu hanya kemudahan saja untuk orangtua sehingga tidak ada persoalan ketika diterapkan. "Melalui cara itu orangtua dapat kemudahan waktu dan aman ketika bertransaksi serta tidak mengganggu proses pembelajaran," kata Robby.

Kepala SMP Aquino Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Selfia U Sumilat mengatakan, dia sejauh ini belum tahu jika ada kebijakan seperti itu. Namun jika nantinya akan diberlakukan, SMP Aquino Amurang akan setuju. "Saya sih setuju. Tapi harus diingat, internet di daerah harus lancar supaya aplikasi itu tak mubazir diterapkan," kata dia, Selasa (18/2/2020).