Berita Nasional

DPR Desak Pemerintah Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Sri Mulyani Ingatkan Konsekuensinya

DPR RI mendesak pemerintah agar iuran BPJS Kesehatan batal naik. Namun Sri Mulyani kembali mengingatkan bahwa hal tersebut menuai risiko lain.

DPR Desak Pemerintah Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Sri Mulyani Ingatkan Konsekuensinya
KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO
Menteri Keuangan Sri Mulyani masuk Top World's 100 Most Powerful Women versi Forbes. Jadi satu-satunya wanita Indonesia. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah membatalkan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan yang mulai berlaku pada Januari 2020.

Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggap hal tersebut bukan langkah yang tepat.

Ia mengingatkan bahwa keputusan pembatalan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2019 tersebut juga memiliki risiko lain.

Selain dinilai tak menyelesaikan masalah secara struktural, pembatalan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan juga berkonsekuensi membatalkan penambahan bantuan PBI yang telah disalurkan pemerintah untuk semester II-2019 lalu.

“Jika meminta Perpres dibatalkan maka kami Kemenkeu yang sudah transfer Rp 13,5 triliun untuk tahun 2019, ini ditarik kembali,” tutur Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi II, Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI bersama pemerintah, Selasa (18/2/2020).

Pasalnya, pemerintah telah membayarkan tambahan PBI sebagai konsekuensi kenaikan tarif iuran sesuai Perpres 75/2019 pada tahun lalu sebesar Rp 13,5 triliun. 

Jika kemudian Perpres dibatalkan, maka Kemenkeu perlu menarik kembali tambahan talangan PBI tersebut agar tak menjadi catatan saat audit laporan keuangan pemerintah oleh BPK nantinya. 

Skenario ini yang Menkeu coba sampaikan di hadapan anggota dewan yang mendesaknya menyetujui pembatalan kenaikan tarif iuran tersebut.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pembatalan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan bukan merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah defisit BPJS Kesehatan yang dinilainya sudah kronis saat ini. 

Pembatalan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan juga berbahaya bagi APBN dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke depan mengingat terbatasnya ruang fiskal pemerintah.

“Ini saja dengan seluruh PBI 2020 dimintakan dibayar di depan, defisit BPJS Kesehatan masih Rp 15,5 triliun. Jadi kalau tadi mau bicara keputusan (membatalkan kenaikan tarif iuran), ya kita lihat saja keuangan BPJS secara keseluruhan bagaimana,” sambung dia.(*)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "DPR minta iuran BPJS Kesehatan batal naik, Sri Mulyani ingatkan konsekuensinya".

Editor: Isvara Savitri
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved