Omnibus Law

Buruh Ancam Aksi Besar-besaran Jika Omnibus Law Disahkan

Jika nantinya omnibus law benar-benar akan disahkan, buruh mengancam akan gelar aksi besar-besaran secara nasional dan terus-menerus.

Buruh Ancam Aksi Besar-besaran Jika Omnibus Law Disahkan
Kompas.com
Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/1/2020). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Jika Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja disahkan, Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) mengancam akan gelar aksi besar-besaran.

KSPI dengan tegas menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang draftnya sudah diserahkan ke DPR RI.

Presiden KSPI, Said Iqbal menjelaskan, hukum ketenagakerjaan harus mengandung prinsip kepastian pekerjaan, jaminan pendapatan, dan kepastian jaminan sosial.

Namun ia menilai RUU tersebut sama sekali tidak mencerminkan ketiga prinsip penting di atas.

"Karena tiga prinsip tadi tidak terdapat dalam RUU Cipta Kerja, maka KSPI menyatakan dengan tegas menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law," kata Iqbal dalam siaran pers, Jakarta, Minggu (16/2/2020).

Selain itu menurut dia, ada 9 alasan KSPI menolak isi RUU Cipta Kerja, khususnya untuk klaster ketenagakerjaan.

Diantaranya terkait upah minimum, pesangon, outsourcing, karyawan kontrak dan waktu kerja yang dinilai eksploitatif.

Selanjutnya, KSPI juga menilai RUU Cipta Kerja berpotensi membuat tenaga kerja asing buruh kasar atau unskill worker bebas masuk ke Indonesia, membuat jaminan sosial hilang, PHK dipermudah dan hilangnya sanksi pidana untuk pengusaha.

Selain itu, dalam RUU Cipta Kerja, upah minimun hanya didasarkan pada Upah Minimum Provinsi (UMP).

KSPI menilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) akan dihapus.

Halaman
12
Editor: Isvara Savitri
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved