Buruh Ancam Aksi Besar-besaran Jika Omnibus Law Disahkan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Jika Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja disahkan, Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) mengancam akan gelar aksi besar-besaran.

KSPI dengan tegas menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang draftnya sudah diserahkan ke DPR RI.

Presiden KSPI, Said Iqbal menjelaskan, hukum ketenagakerjaan harus mengandung prinsip kepastian pekerjaan, jaminan pendapatan, dan kepastian jaminan sosial.

Namun ia menilai RUU tersebut sama sekali tidak mencerminkan ketiga prinsip penting di atas.

"Karena tiga prinsip tadi tidak terdapat dalam RUU Cipta Kerja, maka KSPI menyatakan dengan tegas menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law," kata Iqbal dalam siaran pers, Jakarta, Minggu (16/2/2020).

Selain itu menurut dia, ada 9 alasan KSPI menolak isi RUU Cipta Kerja, khususnya untuk klaster ketenagakerjaan.

Diantaranya terkait upah minimum, pesangon, outsourcing, karyawan kontrak dan waktu kerja yang dinilai eksploitatif.

Selanjutnya, KSPI juga menilai RUU Cipta Kerja berpotensi membuat tenaga kerja asing buruh kasar atau unskill worker bebas masuk ke Indonesia, membuat jaminan sosial hilang, PHK dipermudah dan hilangnya sanksi pidana untuk pengusaha.

Selain itu, dalam RUU Cipta Kerja, upah minimun hanya didasarkan pada Upah Minimum Provinsi (UMP).

KSPI menilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) akan dihapus.

“Jika yang berlaku hanya UMP, maka upah pekerja di Karawang yang saat ini Rp 4,5 juta bisa turun menjadi hanya Rp 1,81 juta,” katanya.

Selain itu, tidak ada denda bagi pengusaha yang terlambat membayar upah.

Padahal dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha yang terlambat membayar upah bisa dikenakan denda keterlambatan.

"Dampaknya, pengusaha akan semena-mena dalam membayar upah kepada buruh," ujarnya.

Terkait uang pesangon, KSPI juga menilai RUU Cipta Kerja akan membuat sebagain hak pekerja hilang.