Omnibus Law

Menko Perekonomian: Draft Omnibus Law Baru Bisa Diakses Publik Saat Dibahas DPR

Menko Perekonomian mengatakan draft omnibus law akan bisa diakses publik saat dibahas oleh DPR.

Menko Perekonomian: Draft Omnibus Law Baru Bisa Diakses Publik Saat Dibahas DPR
Kompas.com
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan draf omnibus law RUU Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan draft Rancangan Undang-undang Cipta Kerja baru bisa diakses publik ketika dibahas pada level parlemen.

Pernyataan tersebut sekaligus membantah spekulasi masyarakat mengenai isi pasal-pasal dalam RUU omnibus law tersebut.

"Draft akan diberikan (ke publik) setelah surpres (Surat Presiden) diberikan. Isi pasalnya sesuai dengan yang diserahkan kepada DPR," ujar Airlangga ketika memberikan keterangan kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Lebih lanjut Ketua Umum Golkar tersebut mengatakan dirinya menyerahkan skema pembahasan RUU sapu jagat tersebut kepada DPR, termasuk diskusi publik.

Menurut dia, diskusi publik bakal dilakukan melalui skema Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) di parlemen.

"Mekanisme pembahasan di DPR, itu namanya RDPU," ujar dia.

Mengenai penolakan buruh, Airlangga mengatakan pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan telah membentuk tim yang berisi 10 konfederasi buruh.

Nantinya sembari RUU tersebut dibahas di DPR pemerintah bakal melakukan sosialiasi isinya.

"Jadi beberapa konfederasi, 10 konfederasis sudah diajak dialog Menteri Ketenagakerjaan dan sudah dibentuk tim. Dengan demikian seluruhnya sudah diajak sosialisasi," ujar dia.

Adapun hari ini, dirinya menyerahkan Surat Presiden dan draft Rancangan Undang-undang Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.

Di dalam penyerahan tersebut, Airlangga didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Pada draft final yang diserahkan ke DPR tersebut, berisi 15 bab dengan 174 pasal.

Adapun secara keseluruhan, terdapat 79 undang-undang yang diringkas di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Dan tentu harapannya ini pemerintah akan serahkan ke DPR dan diproses sesuai dengan mekanisme di DPR," ujar Airlangga.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Draft Omnibus Law Baru Bisa Diakses Publik Saat Dibahas DPR".

Editor: Isvara Savitri
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved