King of The King Klaim Punya Kekayaan Rp 720 Triliun Peninggalan Ploklamator RI, BNI Angkat Bicara

"Itu akan diinikan (dikerjakan) Pak Prabowo nanti," kata dia.

Spanduk King of The King di Kota Tangerang ditertibkan Polisi dan Satpol PP, Senin (27/1/2020)(Istimewa)

Kerajaan yang berada di Bandung, Jawa Barat, tersebut juga mengaku memiliki Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang asli sebagai bukti perintah Soekarno yang melimpahkan peninggalannya ke Mr Dony Pedro.

Itu juga yang menjadi alasan pemisahan aset Soekarno, ujar Juanda, yang diserahkan ke Mr Dony Pedro dan akan diambil dari Bank Swiss pada Maret 2020 mendatang.

"Rp 60.000 akan turun ke BI (Bank Indonesia)," kata dia.

Viral Saldo Rekening King of The King

Sebuah unggahan yang menyebutkan saldo rekening kerajaan King of The King sebanyak Rp 720 triliun tersimpan di bank BNI beredar luas di media sosial Twitter, Kamis (30/1/2020).

Unggahan tersebut dibagikan oleh akun Twitter @BigAlphaID.

Hingga saat ini Jumat (7/2/2020) pukul 12.00 WIB, unggahan tersebut telah diretweet lebih dari 1.000 kali dan disukai sebanyak 1.200 kali.

Dalam unggahannya, akun tersebut menuliskan "Saldo" rekening King of The King di BNI sebanyak Rp 720 T. Wuow!".

Lantas, benarkah informasi yang beredar ini?

Saat dikonfirmasi terkait informasi tersebut, Corporate Secretary BNI Meiliana mengatakan, unggahan yang menyebutkan King of The King memiliki saldo rekening sebanyak Rp 720 triliun adalah tidak benar alias hoaks.

Selain itu, pihaknya juga telah melaporkan King of The King ke kepolisian karena pemalsuan.

"Itu tidak benar. Kami juga sudah melaporkan ke kepolisian atas kasus pemalsuan dokumen tersebut," katanya kepada Kompas.com, Jumat (6/2/2020).

Pelaporan tersebut, imbuhnya, guna memberikan efek jera kepada terduga pelaku dan pihak lain yang berniat melakukan pelanggaran yang sama.

• Megawati Minta Prabowo Agar Tak Hanya Upayakan Alutsista Canggih, Percuma Bila SDM Tak Berdedikasi

Lebih lanjut, pihaknya juga mengimbau agar masyarakat waspada apabila menemukan pihak-pihak yang bermaksud melakukan penipuan dengan menggunakan dokumen bersimbol BNI.