Kota Ini Jadi Model Percontohan Perlindungan Awak Kapal Perikanan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Filipina dan Thailand adalah negara di Asia Tenggara yang menjadikan Kota Bitung Sulawesi Utara (Sulut) sebagai tempat belajar model perlindungan awak kapal perikanan.

Hal ini disampaikan oleh Moh Abdi Suhufan selaku Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia kepada tribunmanado.co.id, Jumat (31/01/2020).

Kedua perwakilan negara tersebut melakukan kunjungan ke Kota Bitung, Kamis (30/1/2020)

Kunjungan itu bertujuan untuk melihat dan mempelajari format perlindungan awak kapal perikanan yang dikembangkan oleh Safe Seas Project (SSP).

Program yang dilaksanakan oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia (YPII) bersama DFW menunjukan bahwa praktik kerja paksa dan perdagangan orang pada sektor perikanan tangkap perlu dikurangi melalui kerjasama multistakeholder.

"Upaya pelindungan awak kapal perikanan di Sulawesi Utara dan Bitung dilakukan melalui pendekatan multistakeholder dengan dukungan regulasi nasional, edukasi dan pencegahan yang kuat pada tingkat komunitas," kata Moh Abdi.

Ia menambahkan, Platform Safe Fishing Alliance pada level Sulut dan terbentuknya fisher centre pada tingkat komunitas di Kota Bitung terbukti dapat menjembatani masalah dan kesenjangan upaya pelindungan awak kapal perikanan yang selama ini dirasakan oleh pemerintah, private sector dan awak kapal sendiri.

Lanjutnya, seperti diketahui saat ini Pemprov Sulut telah membentuk Forum Daerah Perlindungan Awak Kapal Perikanan Sulawesi Utara dan sejumlah awak kapal perikanan di Kota Bitung telah menginisiasi pembentukan Forum Awak Kapal Perikanan Bersatu (Forkab) Bitung.

Keberadaan forum stakeholder tersebut menjadi media komunikasi dan koordinasi pihak pemerintah, pelaku usaha, LSM, serikat pekerja dan media dalam merespon isu, masalah dan diskriminasi yang dialami awak kapal perikanan.  

Pada saat menerima kunjungan perwakilan kedua negara itu di Bitung, Wakil Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri mengatakan bahwa pemerintah Kota Bitung sedang mendorong bangkitnya industri perikanan tangkap yang berkeadilan dan menguntungkan semua pihak.

“Pasca moratorium kapal ikan asing, kami terus mendorong tumbuhnya industri perikanan yang lebih berkualitas melalui bisnis model bisnis yang lebih adil dan penghormatan pada HAM pekerja,” ucap Maurits.

Dalam konteks tersebut, pihaknya mengapresiasi inisiatif SSP yang telah melakukan upaya penyadaran dan edukasi kepada awak kapal perikanan di Kota Bitung.

Lanjutnya, serta mengadvokasi masalah yang dihadapi awak kapal yang bekerja di dalam maupun luar negeri dan berasal dari Kota Bitung.

"Fasilitasi yang dilakukan SSP juga diberikan guna mendukung implementasi regulasi nasional bidang perikanan tangkap seperti sertifikasi HAM Perikanan," ujar Roosa Sibarani, Project Coordinator SSP Yayasan Plan Internasional Indonesia.

Ia menyatakan, bahwa telah melakukan pendampingan kepada 10 perusahan penangkapan ikan dan unit pengolahan ikan untuk mendapatkan sertifikat HAM dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Zulficar Mochtar mendukung inisiatif SSP yang telah membuat model dan pendekatan baru dalam mengurangi indikator kerja paksa dan perdagangan orang di bisnis perikanan.