BPJS Kesehatan

DPR Tolak Kenaikan Iuran BPJS, Timboel Siregar: Berjuangnya Tanggung

Sikap DPR yang menolak kenaikan iuran BPJS dinilai tanggung. Hal itu disebabkan karena mereka tidak dianggap menyuarakan suara rakyat miskin.

DPR Tolak Kenaikan Iuran BPJS, Timboel Siregar: Berjuangnya Tanggung
(KOMPAS.com / Ramdhan Triyadi Bempah)
BPJS Kesehatan 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Saat ini Komisi IX DPR RI tengah berfokus pada desakan menurunkan iuran peserta kelas III BPJS Kesehatan. 

Hal tersebut disayangkan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar.

Menurutnya, seharusnya Komisi IX memastikan rakyat miskin tidak perlu lagi iuran JKN, dengan kata lain ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. 

Termasuk rakyat miskin yang justru masuk sebagai peserta kelas III BPJS Kesehatan.

"Berjuangnya tanggung," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Minggu (26/1/2020).

Timboel justru menilai, sikap Komisi IX yang menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan peserta kelas III sama saja mengukuhkan rakyat miskin di kelas tersebut tetap membayar iuran JKN.

Seharusnya menurut dia, DPR fokus pada proses cleansing data Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dilakukan Kementerian Sosial.

Termasuk data peserta kelas III BPJS Kesehatan.

"Sehingga iuran rakyat miskin yang ada di Kelas III mandiri seluruhnya ditanggung pemerintah, tidak lagi bayar iuran dari kantong mereka sendiri," katanya.

Saat ini pun, kata Timboel, ada beberapa pemerintah daerah (Pemda) yang berniat menurunkan jumlah peserta PBI APBD-nya karena iuran PBI naik jadi Rp 42.000 per orang per bulan.

Halaman
12
Editor: Isvara Savitri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved